Pertemuan Tanpa Hasil Para Pejabat Myanmar dan Muslim Rakhine
Menurut laporan IQNA dilansir dari Anadolu, delegasi Myanmar dengan dipimpin Menteri Luar Negeri Myanmar, Myint Thu setelah pertemuan dua hari dengan 35 perwakilan Muslim Rakhine di distrik Cox’s Bazar Bangladesh tentang kewarganegaraan Muslim Rakhine mengumumkan: “Kami tidak mencapai kesepakatan.”
Salah satu perwakilan delegasi Rakhine menyatakan: Myanmar sama sekali belum membuat perubahan pada Undang-Undang Kewarganegaraan sejak 1982 dan bermaksud menerima Muslim Rakhine sebagai imigran tanpa memberikan kewarganegaraan.
“Delegasi Myanmar akan kembali ke negara itu hari ini dan bertemu dengan para pejabatnya. Delegasi ini berjanji untuk bertemu sekali lagi dengan Muslim Rakhine di Bangladesh,” kata Abul Kalam Azad, anggota Komisi Bantuan dan Pengungsi.
Sementara itu, seorang perwakilan dari delegasi Muslim Rakhine menekankan, mereka bersikeras tidak akan kembali ke Myanmar kecuali mereka diberikan hak kewarganegaraan dan jaminan keamanan mereka di bawah pengawasan internasional.
Tentara Myanmar melancarkan serangan ke kawasan Rakhine pada 25 Agustus 2017. Ribuan warga sipil Rakhine terbunuh dan sekitar 350 desa dibakar oleh tentara Myanmar dan penganut ekstremis Buddha.
Menurut laporan terbaru PBB, jumlah umat Muslim yang melarikan diri dari kekerasan pasukan Myanmar dan penganut ekstremis Buddha sejak 25 Agustus 2017 dan kabur ke kamp-kamp pengungsi dan pinggiran kota Cox’s Bazar di Bangladesh telah mencapai 725.000 orang, dimana 60 persen dari mereka adalah anak-anak.
Sejak 1970, 84 persen dari 2 juta populasi Muslim Rakhine telah melarikan diri ke negara-negara tetangga setelah kekerasan tentara Myanmar dan penganut ekstremis Buddha. PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional menggambarkan kekerasan terhadap Muslim Rakhine di Myanmar sebagai "pembersihan etnis" dan "genosida".
