Pengawasan Ketat Pemerintah Pakistan atas Sekolah-sekolah Agama
Menurut laporan IQNA, pada pertemuan Komite Apex Propinsi Sindh (Komite Apex bertanggung jawab untuk memantau, membuat keputusan dan melaksanakan program perlawanan nasional), dimana sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kehadiran sejumlah sekolah agama, termasuk beberapa sekolah agama besar negara ini, telah berkontribusi pada insiden teroris.
“Di sisi lain, sejalan dengan "proyek kota aman" di Karachi, 10.000 kamera akan dipasang untuk memantau kota, dan kejahatan jalanan dan pelanggaran terorisme segera dilacak, saat menjual ponsel, informasi tenaga penjual juga akan dikumpulkan.” kata kantor pusat kebudayaan Iran di Karachi, Sindh, Pakistan.
Murad Ali Shah, ketua menteri propinsi Sindh mengatakan, keamanan akan dipertahankan dalam hal apa pun. Pertemuan Komite Apex ke-23 meninjau keputusan sesi-sesi Komite sebelumnya, memeriksa rencana kampanye nasional, atau aksi nasional dan investigasi kasus-kasus teroris. Ketua menteri mengatakan sekarang situasi keamanan relatif lebih baik, tetapi tiga insiden baru-baru ini, termasuk insiden distrik Quaidabad Karachi, serangan terhadap konsulat Tiongkok dan serangan ke tempat maulid Nabi Muhammad di Gulistan-e-Johar, sangat memprihatinkan.
Qazi Kabir Ahmed, penasihat dalam negeri Pakistan, juga menyatakan: “Sejalan dengan keputusan ini, telah dibentuk pertemuan komite yang kedua puluh dua, sebuah kelompok kerja untuk memantau pendaftaran sekolah-sekolah agama dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya. Pertemuan diputuskan untuk mengawasi pendaftaran sekolah-sekolah agama dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya dalam tiga kasus, termasuk sumber daya keuangan, bagaimana penggunaan dan dokumen pelajar asing.
Konten Pendidikan Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Negara
Mayor Jenderal Homayoun Aziz juga menekankan perlunya mengawasi semua institusi pendidikan. “Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pusat-pusat ini, serta kurikulum dan jumlah siswa asing harus diperiksa dan konten pelajaran tidak boleh menentang kepentingan negara dan atau mendukung terorisme,” ucapnya.
Diumumkan pada pertemuan tersebut bahwa draf pendaftaran sekolah swasta akan disiapkan dan ditinjau oleh Kementerian Hukum. Diumumkan pada pertemuan tersebut bahwa proyek Kota Aman tidak lagi dilaksanakan dengan partisipasi sektor swasta dan permintaan dibuat dari biro database dan pendaftaran nasional serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Sumber kepolisian dan agen keamanan lainnya telah melaporkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam masalah yang terkait dengan pengawasan keamanan tidaklah tepat. Untuk memantau keamanan, 10.000 kamera akan dipasang di kota, dan di tempat pertama, kamera dipasang di area sensitif di bagian selatan kota. Ketua menteri dalam ucapannya di pertemuan mengatakan proyek itu tidak hanya sekedar pemasangan kamera, tetapi juga merupakan kelanjutan dari acara tersebut. Dengan kamera ini, arah masuk dan keluar kota juga akan dimonitor.
Demikian juga, Mayor Jenderal Homayoun Aziz, komandan militer di Karachi, mengatakan: "Kita harus mandiri dalam sistem pelanggaran internet dan dalam hal ini ketua militer akan diminta untuk membantu pemerintah Sindh melalui keamanan cyber militer." Pertemuan itu juga diinformasikan bahwa reformasi hukum dilakukan untuk mengontrol kejahatan-kejahatan jalanan.
Murad Ali Shah, juga menekankan: "Kita sekarang harus mengakhiri kejahatan jalanan dan lembaga eksekutif hukum berkoordinasi dan bekerja sama di bidang ini." Pada pertemuan tersebut, diumumkan bahwa banding terhadap pembebasan kelompok-kelompok yang dicekal daftar hitam akan ditangani. Pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa polisi Sindh dan Rangers melakukan survei keamanan di 15 bagian propinsi dan mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta meninjau bagian lain propinsi Sindh terus berlanjut.
http://iqna.ir/fa/news/3777876
