Sikap Taliban tentang Hak-hak Perempuan Tidak Berubah
Menurut laporan IQNA dilansir dari Kokchapress.com, Abdullah Abdullah, ketua eksekutif pemerintah Afganistan, di sela-sela Konferensi Global Ekonomi tentang Timur Tengah dan Afrika Utara di Yordania, berbicara tentang tantangan dan peluang pembicaraan damai di Afganistan, sambil menekankan dukungan pembicaraan damai AS dengan Taliban, mengatakan bahwa kelompok ini masih menjadi hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Afganistan.
“Taliban belum mundur dari sikap mereka tentang hak-hak perempuan dan kebebasan sosial, dan mereka menyerukan tuduhan nilai-nilai yang ketat dan anti-nilai modern dan mengklaim bahwa mereka adalah yang terbaik dalam menerapkan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan,” imbuhnya.
Abdullah menganggap perang dan kekerasan sebagai hambatan bagi pembangunan ekonomi, dan menyatakan harapan bahwa pembicaraan damai akan membuahkan hasil dan mengakhiri perang 40 tahun di Afganistan.
Mengacu pada perkembangan sosial utama di bidang kebebasan berekspresi, kegiatan organisasi masyarakat sipil, organisasi hak-hak perempuan, kehadiran signifikan anak perempuan dan laki-laki di sekolah dan universitas, telah ditegaskan bahwa kelompok-kelompok seperti ISIS, al-Qaeda dan Taliban saling bekerja bersama di Afganistan, tetapi Taliban telah menyediakan bidang aktivitas kelompok teroris lainnya di Afganistan.
Perlu dicatat bahwa perempuan Afganistan adalah korban utama dari perang empat dekade, dan khususnya selama perang saudara dan era Taliban, mereka tidak diberi hak-hak dasar seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan partisipasi politik, ekonomi dan sosial.
Sebelumnya, Komite PBB mengumumkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang menyatakan bahwa janji pihak berwenang Afganistan yang akan mempertahankan pencapaian hak-hak perempuan setelah penarikan pasukan Amerika dari negara itu tidak dapat dipercaya.
Demikian juga, dalam pengumuman konferensi jaringan perempuan Afganistan menekankan bahwa para perempuan Afganistan tidak ingin dan tidak mengizinkan menjadi korban interaksi dibalik layar pemerintah dan komunitas internasional, partai-partai politik dan faksi-faksi oposisi; perempuan tidak memberikan hak ke kelompok manapun, yang mentransaksikan prestasi, partisipasi, dan hak-hak wanita.
