Penghapusan Pasal 370; Menempatkan Muslim Kashmir dalam Minoritas dan Meningkatkan Pengangguran
Menurut laporan IQNA, bentrokan antara India dan Pakistan terkait Kashmir dimulai pada tahun 1947, dan menyusul terpisahnya India. China, tentu saja, juga memiliki konflik dengan kedua negara. Sejak 1947, ada tiga perang antara India dan Pakistan untuk menguasai wilayah Jammu dan Kashmir.
Pada 2010, India menguasai 43% Jammu dan Kashmir dan mengklaim kepemilikan seluruh wilayah. Pakistan juga menguasai 37 persen wilayah, termasuk tiga Gilgit, Baltistan, dan Kashmir merdeka. Saham China terhadap kawasan ini juga berhubungan dengan wilayah Damcak, Lembah Shaksgam, dan Aksai Chin.
Dimulainya Bentrokan Tahun 2019
Setelah seorang teroris di wilayah Kashmir yang dikuasai India melakukan bunuh diri, komunikasi antara kedua negara, India dan Pakistan memasuki tahap kritis. Itu terjadi pada 14 Februari 2019, ketika 46 polisi India tewas dalam ledakan itu. Dalam hal ini, kelompok teroris Jaish-e Mohammed, yang saat ini berbasis di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas pelaksaan bom bunuh diri tersebut.
Serangan Pesawat Tempur India
Ketegangan antara India dan Pakistan telah menyiapkan ranah India untuk membalas dendam dan memasuki udara Pakistan dengan dua pesawat tempurnya dan mengebom lokasi kelompok Jaish-e Muhammad pada 26 Februari 2019. Salah satu pesawat tempur India dihancurkan oleh pasukan Pakistan dan jatuh ke tanah. Pada hari yang sama, sebuah pesawat tak berawak Pakistan jatuh di perbatasan India-kawasan Kutch dan sisa-sisanya juga ditemukan.
Pesawat India hancur di tanah Pakistan
Menyusul penangkapan seorang pilot pesawat tempur yang jatuh di tanah Pakistan, pemerintah menyerahkan pilot yang ditangkap kepada pasukan India di perbatasan India untuk menunjukkan niat baik, tetapi beberapa hari setelah insiden itu, bentrokan antara pasukan perbatasan kedua negara berlanjut, yang mengakibatkan kematian beberapa tentara dan seorang ibu dengan kedua anaknya.
Penghapusan Pasal 370
Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah mengumumkan pada 5 Agustus bahwa Pasal 370 dari konstitusi yang memberikan otonomi Kashmir akan dihapuskan. Pengumuman itu disertai dengan meningkatnya ketegangan di dalam dan di luar negeri, salah satunya oposisi sengit tersebut adalah Pakistan.
Dengan pengumuman berita itu di Kashmir, di mana pejabat pemerintah sebelumnya menyebutnya sebagai rumor, telepon dan internet telah terputus. Hilir mudik di Kashmir dibatasi karena penempatan kekuasaan militer di daerah itu. Sekolah ditutup dan ribuan pasukan India memasuki daerah itu.
Dalam hal ini, kami melakukan pembicaraan dengan salah satu warga Kashmir, yang juga merupakan kepala Darul Quran, "Nur al-Mustafa" di wilayah tersebut, yang dapat Anda baca di bawah ini.
Dimulainya Protes di Kashmir
Warga Kashmir dan kepala Darul Quran Nur al-Mustafa, Taha Shaeri menjelaskan situasi saat ini di Kashmir di India. “Situasi protes di Kashmir dimulai pada 31 Juli; sebagian administrasi India memerintahkan pelbagai organisasi yang kontennya adalah, peziarah yang mengunjungi Lembah Kashmir setiap tahun dipulangkan ke kota mereka sebelum akhir liburan.
Warga Kashmir ini menjelaskan: Karena gunung-gunung dan bentang alamnya yang indah, lembah Kashmir disebut surga di bumi, dan Jammu terkenal dengan kuil-kuilnya yang mempesona di mana ratusan ribu peziarah India mengunjunginya setiap tahun.
Kashmir dilihat dari peta
Dia menambahkan: “Setelah itu, semua wisatawan di Kashmir diperingatkan untuk meninggalkan kawasan ini sesegera mungkin. Menurut pemerintah India, langkah itu bertujuan menjamin keamanan para peziarah untuk melindungi mereka dari kemungkinan serangan teroris. Dalam hal ini, telah diklaim bahwa ranjau canggih telah ditemukan yang dapat membahayakan para pengunjung.”
Mengirim Pasukan
Shaeri melanjutkan: Pada saat itulah para mahasiswa dikeluarkan dari asramanya dan diminta untuk meninggalkan Kashmir. Ribuan tentara kini ditempatkan di Kashmir. Sebelumnya, 400 kelompok personel militer telah memasuki lembah Kashmir untuk mengamankan perdagangan tahunan masyarakat India. 350 kelompok baru telah dikerahkan ke lembah yang terletak di propinsi ini sejalan dengan langkah-langkah baru yang diambil oleh pemerintah India dan perintah untuk mengakhiri kunjungan ke Kashmir.
Dia mengatakan, “Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan situasi Kashmir panik dan menakutkan orang-orang Jammu dan Kashmir. Namun, sebelum pengumuman penghapusan Pasal 370, ada desas-desus bahwa itu akan dibatalkan, yang akan membuat Kashmir merdeka dari India. Pemerintah selalu membantah melakukan hal itu, dan bahkan pejabat Kashmir mengakui bahwa keputusan semacam itu belum dibuat oleh pemerintah.”
Shaeri dalam penjelasan lainnya menambahkan: Pada tanggal 5 Agustus, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengumumkan bahwa Pasal 370 akan dihapus. Pada pagi hari dimana berita ini dipaparkan di Kashmir dan orang-orang bangun dari tidurnya, mereka mendapati bahwa pasukan militer ditempatkan di semua jalan dan gang-gang, aturan militer juga diumumkan dan semua wilayah di propinsi ini berada di bawah kendali pemerintah India.
Situasi Saat Ini
Dia mengatakan, sebagian besar wilayah Kashmir berada di bawah kendali militer yang ketat dan ada larangan hilir mudik untuk orang-orang di provinsi itu. Pemerintah mengklaim bahwa beberapa orang ingin memperburuk situasi dan dilakukan tindakan-tindakan pencegahan ini.
Shaeri mengatakan: kegiatan pertama di Kashmir setelah penghapusan Pasal 370 adalah salat Jumat, yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Jumat pertama juga diikuti oleh protes dan demonstrasi. Di satu sisi, ada sensor ketat berita di daerah itu, dan wartawan tidak bisa hadir dan melaporkan. Selama waktu ini, BBC menyiarkan berita dan pemerintah India segera membantahnya.
Dia menjelaskan bahwa telepon dan internet terputus di daerah tersebut dan pemerintah telah mengklaim untuk menempatkan kios telepon untuk digunakan oleh orang-orang di beberapa daerah, yang belum dilaksanakan.
Shaeri melanjutkan: Pasal 370 memberi Kashmir hak istimewa, yang pertama adalah pengakuan independen Kashmir oleh India, yang memberi orang-orang di daerah ini hak untuk memiliki dan menempati properti yang tidak dimiliki penduduk di bagian lain India.
Orang-orang India Tinggal di Kashmir
Mengenai konsekuensi penghapusan Pasal 370, ia menyatakan, dengan penghapusan Pasal ini, orang-orang India dan non-Muslim datang ke Kashmir dan sekarang dapat memiliki tempat tinggal permanen, karena hak kepemilikan tidak lagi eksklusif untuk rakyat Kashmir. Orang-orang India juga dapat memiliki pekerjaan di daerah itu, yang sebelumnya dimiliki oleh Muslim Kashmir.
Shaeri menjelaskan bahwa ini akan mengganggu proporsi populasi Muslim Kashmir dan mengurangi jumlah komunitas ini jika dibanding dengan orang-orang India dan menempatkan kelompok pada minoritas. Demikian juga dalam Pasal 370 adalah undang-undang yang memberi keamanan pekerjaan dan properti Kashmir, yang sekarang hilang.
Perspektif Kashmir
Dia mengatakan pemerintah mengklaim bahwa pasal ini akan menghambat pertumbuhan Kashmir, yang dengan penghapusannya akan menyiapkan ranah pembangunan daerah ini dan meningkatkan lapangan kerja. Sementara pengangguran tinggi di India dan bagaimana pemerintah dapat mengklaim, terlepas dari kondisi pengangguran saat ini di India, bahwa dengan dihapusnya Pasal 370, lapangan kerja akan meningkat; penghapusan pasal ini dan masuknya orang-orang India ke situ akan menambah pengangguran di kawasan, yang sebelumnya sedikit dijumpai.
