Surat Anti Sanksi Delapan Negara ke PBB
Situs Al-Alam melaporkan, surat itu ditandatangani pada Rabu di PBB oleh perwakilan Republik Islam Iran, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Irak, Venezuela dan Nikaragua.
Surat itu ditujukan kepada Antonio Guterres sehubungan dengan krisis Covid-19, yang juga telah dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, menyebutkan bahwa yang tidak diragukan lagi kondisi ini merupakan darurat kesehatan masyarakat terbesar di zaman kita. Meskipun itu terjadi ketika multilateralisme sedang diserang, namun ini adalah kesempatan luar biasa untuk berhasil dan memperkuat multilateralisme.
Surat itu mengisyaratkan pada penekanan Sekretaris Jenderal pada solidaritas dan kemauan politik untuk mengatasi krisis ini dan menambahkan: Kita harus berusaha dan bertindak secara kolektif, harmonis dan tegas sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab. Sudah menjadi kewajiban bersama kita tidak hanya untuk menyelamatkan generasi masa depan dari momok perang, tetapi juga untuk menyelamatkan hidup kita dengan mengadopsi kebijakan dan strategi secara tepat.
Perwakilan delapan negara di PBB dengan menyatakan bahwa pemerintah mereka telah mengambil tindakan kehati-hatian untuk memerangi pandemi corona, menegaskan: “Kami juga telah maju dalam perencanaan darurat untuk memastikan berfungsinya layanan penting dan sistem respons darurat.”
Kemudian, disebutkan: Kami telah bekerja dengan PBB untuk memperkuat kemitraan kami, serta dengan mitra kami yang lain, untuk menggunakan pengalaman mereka dan berbagi praktik terbaik. Terlepas dari semua ini, kita tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk berhasil dalam pertempuran ini.
Delapan negara anggota PBB menegaskan bahwa covid-19 adalah musuh bersama. “Kita semua tahu bahwa di masa bersejarah ini, harus ada solidaritas, kerja sama, dan saling bantu yang lebih besar, dan hal ini sulit bagi negara-negara yang saat ini menghadapi tindakan pemaksaan sepihak, yang illegal dan melanggar undang-undang internasional dan piagam PBB, meskipun bukan tidak mungkin, tetapi sukar.
Demikian juga, telah diisyaratkan dampak merugikan tindakan-tindakan tersebut pada praktik nasional dan internasional dan dijelaskan bahwa hal ini menghambat kemampuan pemerintah dan akses reguler ke sistem keuangan internasional atau perdagangan bebas. Dengan demikian, upaya berkelanjutan pemerintah untuk memerangi covid-19, khususnya penyediaan peralatan dan pasokan medis yang tepat waktu seperti alat uji dan obat-obatan, melemah.
Perwakilan delapan negara telah menekankan: Sanksi-sanksi ini memiliki dampak langsung pada hak asasi manusia, kehidupan, kesehatan dan makanan, dan tindakan ini mempengaruhi kerja sama dan solidaritas mendasar yang harus ada di antara negara. (hry)
