IQNA

Permintaan Penyelidikan tentang Diskriminasi Polisi India terhadap Perempuan Muslim

10:16 - July 21, 2020
Berita ID: 3474419
TEHERAN (IQNA) - Sebuah LSM India menyerukan penyelidikan atas pelecehan seksual polisi terhadap Muslimah selama kerusuhan di Delhi.

The Huffington Post melaporkan, Delhi Minorities Commission, sebuah badan hukum independen pemerintah, telah menyerukan penyelidikan terhadap kekerasan seksual polisi terhadap perempuan Muslimah di Delhi, yang paparkan oleh seorang yang selamat dari kerusuhan.

Dalam laporan tersebut, bersandar pada sebuah keluhan oleh seorang perempuan tentang perilaku polisi Delhi dalam protes menentang Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA), di mana polisi melakukan perilaku tidak bermoral dan kasar terhadap perempuan ini dan seorang gadis remaja.

Dengan bersandar pada keluhan, sejumlah kesaksian dan laporan media, laporan itu mengatakan bahwa para perusuh menyerang perempuan Muslim dan menyerang mereka dengan asam. Semua ini terjadi sementara polisi Delhi tidak menanggapi permintaan bantuan mereka. Laporan itu mengatakan bahwa perempuan diserang karena penampilan agama mereka (mengenakan jilbab dan burqa).

Komite penyelidikan hukum yang beranggotakan sembilan orang komisi telah merekomendasikan penyelidikan atas tingkat keterlibatan dan penyalahgunaan posisinya dalam tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, oleh polisi Delhi. Komite juga merekomendasikan agar tim yang terdiri dari 5 hingga 10 pengacara dibentuk bekerja sama dengan Badan Hukum Negara Bagian Delhi untuk membantu perempuan dalam mengadukan kekerasan seksual terhadap individu dan pejabat pemerintah serta untuk mengambil hak-hak mereka.

Komisi Minoritas Delhi merilis laporan lima bulan setelah lebih dari 50 orang tewas selama kerusuhan di timur laut Delhi, yang menyatakan bahwa kekerasan itu tampaknya direncanakan dan dalam rangka menghukum bagian masyarakat yang berani memprotes hukum diskriminati ini (Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India).

Delhi Minorities Commission didirikan pada tahun 1999 untuk mengadvokasi kepentingan minoritas dalam urusan nasional (hry).

 

3911501

captcha