IQNA - Para karyawan Cisco mengaku mengalami perundungan oleh perusahaan setelah mereka berkampanye menentang penjualan teknologi kepada militer Israel.
Menurut Iqna, Al Jazeera melaporkan bahwa Komisi Kesempatan Kerja yang Setara (EEOC) AS menemukan indikasi bahwa perusahaan teknologi jaringan Cisco mungkin telah melanggar hak-hak sipil karyawan asal Timur Tengah dan Muslim di tengah maraknya sentimen anti-Arab dan anti-Muslim pada platform pesan internal perusahaan.
Pada bulan Juni, Komisi Komisi Kesempatan Kerja yang Setara AS (EEOC) -lembaga yang menegakkan undang-undang anti-diskriminasi negara tersebut- menyatakan bahwa Cisco telah membiarkan karyawannya mengalami lingkungan kerja yang penuh permusuhan; hal ini terungkap dalam sebuah surat yang diperoleh Al Jazeera.
Surat tersebut, yang pertama kali diberitakan oleh Politico, bermula dari pengaduan yang diajukan kepada EEOC pada bulan Desember 2024 oleh sekelompok karyawan Cisco yang menamakan diri mereka Bridge to Humanity (B2H).
Kelompok karyawan tersebut telah menyatakan kekhawatiran mengenai langkah perusahaan dalam menyediakan teknologi bagi militer Israel untuk digunakan dalam perang genosida Israel terhadap Gaza.
Beberapa bulan sebelumnya, kelompok karyawan tersebut telah mengirimkan surat terbuka terpisah yang mendesak perusahaan yang berbasis di San Jose, California, itu untuk berhenti menyediakan teknologinya kepada pemerintah Israel.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh lebih dari 1.700 dari total lebih dari 86.000 karyawan perusahaan. Kini, Cisco dituduh menghapus surat terbuka itu dari situs web internal dan menempatkannya dalam status "sedang ditinjau", serta kemudian melakukan intimidasi terhadap banyak pihak yang menandatanganinya.
Para Karyawan keturunan Arab dan pihak lainnya juga menuduh perusahaan tersebut bersekongkol dengan karyawan yang pro-Israel untuk menekan mereka.
Perlu dicatat bahwa banyak karyawan perusahaan teknologi besar Amerika, termasuk Google dan Microsoft, telah menyatakan keberatan mereka terhadap layanan yang diberikan perusahaan tersebut kepada Israel, bahkan beberapa di antaranya telah mengundurkan diri. (HRY)