Menurut Iqna melansir Al Jazeera, partai National Rally (sayap kanan) Prancis telah mengumumkan bahwa jika mereka berkuasa pada tahun 2027, mereka berencana menerapkan denda bagi siapa pun yang mengenakan hijab di tempat umum.

Jean-Philippe Tanguy, seorang staf kunci bagi kandidat presiden dari kubu sayap kanan jauh Marine Le Pen, mengatakan pada hari Minggu, 30 Agustus, bahwa partai tersebut berencana memberlakukan denda bagi siapa pun yang mengenakan penutup hijab Islami di tempat umum jika Le Pen memenangkan pemilihan presiden.

“Partai National Rally berniat menjatuhkan denda kepada perempuan yang mengenakan penutup hijab Islami jika Marine Le Pen terpilih sebagai presiden. Usulan tersebut telah dibahas secara rinci di dalam struktur partai dan akhirnya telah disetujui secara resmi,” tambah Tanguy.

Pernyataan-pernyataan ini memicu gelombang reaksi kemarahan di kalangan politik dan media, serta di berbagai platform media sosial.

Banyak pengamat berpendapat bahwa Prancis sedang menghadapi krisis besar di berbagai lini dan berada di ambang resesi ekonomi, sementara prioritas kelompok sayap kanan dan Marine Le Pen justru tertuju pada masalah hijab.

Para aktivis di media sosial juga melontarkan pertanyaan: Apakah sasarannya hanya hijab Islam, ataukah penutup kepala lainnya juga akan dilarang? Mereka berpendapat bahwa usulan tersebut membuktikan bahwa partai National Rally merupakan ancaman bagi masyarakat Prancis.

Terkait hal ini, jurnalis Ilan Gabbet berkomentar mengenai usulan tersebut: "Langkah ini tidak sejalan dengan Pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, yang merupakan salah satu pilar Republik kita".

Sambil menyatakan bahwa langkah ini juga bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, ia berpendapat bahwa jika Marine Le Pen ingin menerapkan undang-undang semacam itu, secara teoretis ia harus mencabut deklarasi tersebut dan menarik Prancis keluar dari Konvensi Eropa. (HRY)

4373369