Menurut Iqna melasnir Anadolu Ajansi, Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan dalam pertemuan BRICS baru-baru ini di New Delhi serta mengapresiasi sikap yang disampaikan dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan perjuangannya.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyebutkan bahwa deklarasi BRICS memuat posisi dan penekanan yang mendukung perjuangan Palestina, termasuk penolakan terhadap segala upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka -termasuk di Yerusalem- seruan untuk mengakhiri pendudukan Israel, kepatuhan terhadap solusi dua negara, serta dukungan bagi keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB.

Kementerian Luar Negeri juga menyambut baik dukungan deklarasi tersebut terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beserta mandatnya, serta penekanannya pada perlindungan tempat-tempat suci dan jaminan akses ke tempat-tempat tersebut di Yerusalem, perlindungan terhadap rakyat Palestina, dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tanpa hambatan.

Kementerian menilai sikap-sikap yang dinyatakan tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menekankan keperluan mewujudkannya dalam tindakan nyata dan praktis.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa masyarakat internasional harus "memikul tanggung jawab hukum dan politisnya serta bertindak untuk melaksanakan resolusi-resolusi yang memiliki legitimasi internasional" guna mengakhiri kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim pendudukan, melawan segala bentuk pengusiran, perluasan permukiman, dan aneksasi, serta menjamin hak-hak nasional yang sah bagi rakyat Palestina - khususnya hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa "pelaksanaan sikap dan poin-poin yang digarisbawahi dalam pernyataan BRICS mengharuskan diakhirinya pendudukan Israel dan diberikannya kemampuan bagi rakyat Palestina untuk menggunakan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut", termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Dalam bagian dari pernyataan akhir KTT para pemimpin BRICS, kelompok tersebut menyatakan penentangannya terhadap pengungsian paksa warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta menyerukan kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Gaza.

BRICS terdiri dari anggota-anggota awal -Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan- dan berkembang menjadi sebelas anggota pada tahun 2024 dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan UEA; sebuah blok yang kini mewakili sekitar separuh populasi dunia dan hampir 40 persen ekonomi global. (HRY)

4375606