iqna

IQNA

Kunci-kunci
undang-undang
IQNA - Ketua Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah Indonesia membuat undang-undang untuk memerangi Islamofobia.
Berita ID: 3479506    Tanggal penerbitan : 2024/01/18

DENMARK (IQNA) - Parlemen Denmark menyetujui undang-undang hari Kamis, yang menyatakan bahwa penistaan kitab suci, termasuk Alquran, dilarang.
Berita ID: 3479323    Tanggal penerbitan : 2023/12/09

TEHERAN (IQNA) - Pejabat di kota Washington AS telah mengeluarkan resolusi untuk mendukung hiijab dan pelaksanaan ritual-ritual agama.
Berita ID: 3476910    Tanggal penerbitan : 2022/06/06

TEHERAN (IQNA) - Syekh Al-Azhar mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi yang menekankan perlunya perancangan undang-undang , yang mendesak masyarakat untuk mematuhi etika mulia yang ditekankan dalam Alquran.
Berita ID: 3476711    Tanggal penerbitan : 2022/04/18

TEHERAN (IQNA) - Undang-undang anti-ekstremisme agama di Sri Lanka dan memberi pemerintah wewenang yang luas untuk menahan tersangka dengan dalih memerangi ekstremisme telah diberlakukan.
Berita ID: 3475148    Tanggal penerbitan : 2021/03/16

TEHERAN (IQNA) - Kehidupan politik India sebagai sebuah negara yang demokratis, meskipun ada keragaman populasinya yang luar biasa, adalah salah satu peristiwa paling ajaib dalam sejarah politik modern. Para pakar ilmu politik melihat negara ini sebagai tempat lahirnya demokrasi terbesar di dunia. Kendati demikian, rencana RUU kewarganegaraan baru merupakan tantangan besar bagi demokrasi di negara ini.
Berita ID: 3473988    Tanggal penerbitan : 2020/03/02

PALESTINA (IQNA) - Kementerian Ekonomi Otoritas Palestina mengumumkan penerapan undang-undang yang melarang produk Zionis memasuki pasar Palestina dan memberikan hukum bagi para pelanggar.
Berita ID: 3473917    Tanggal penerbitan : 2020/02/08

AMERIKA (IQNA) - Ribuan warga Amerika, atas undangan beberapa organisasi hak sipil, menggelar demo di berbagai kota di Amerika untuk memprotes kebijakan pemerintah India.
Berita ID: 3473887    Tanggal penerbitan : 2020/01/29

INDIA (IQNA) - Sejumlah anggota parlemen Eropa telah mengajukan rancangan resolusi terhadap undang-undang baru kewarganegaraan India yang dijelaskan oleh kritikus anti-Muslim untuk dikaji ke parlemen.
Berita ID: 3473881    Tanggal penerbitan : 2020/01/28

INDIA (IQNA) - Anggota komunitas Kristen di Calcutta India melakukan demonstrasi pada hari Senin, 20 Januari, menentang undang-undang kewarganegaraan baru, yang oleh para kritikus digambarkan sebagai diskriminatif dan anti-Muslim.
Berita ID: 3473866    Tanggal penerbitan : 2020/01/22

AMERIKA (IQNA) - Komunitas keturunan India kota Chicago Amerika akan melakukan demo menentang undang-undang kewarganegaraan baru India.
Berita ID: 3473857    Tanggal penerbitan : 2020/01/19

Perdana Menteri India:
INDIA (IQNA) - Meskipun ada protes di India atas undang-undang kewarganegaraan baru negara itu, Perdana Menteri, Narendra Modi mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak menentang Muslim.
Berita ID: 3473769    Tanggal penerbitan : 2019/12/24

AMERIKA (IQNA) - Dewan hubungan Amerika - Islam (CAIR), organisasi terbesar yang mengayomi hak-hak Muslim di Amerika Serikat, hari ini dalam konferensi pers di Texas menentang undang-undang anti-sanksi Israel.
Berita ID: 3472746    Tanggal penerbitan : 2018/12/19

IRAN (IQNA) - Liga Arab dan Parlemen Arab, dengan mengecam ratifikasi hukum "Negara Yahudi" di Knesset Israel, menggambarkannya sebagai rasis dan keliru.
Berita ID: 3472349    Tanggal penerbitan : 2018/07/22

Rancangan Revisi Undang-Undang Dewan Buddhisme Disetujui:
THAILAND (IQNA) - Badan legislatif Thailand menyetujui rancangan revisi undang-undang Dewan Buddhis untuk mencegah penggelapan dan korupsi terorganisasi anggota dewan ini dengan suara maksimal.
Berita ID: 3472312    Tanggal penerbitan : 2018/07/08

INDONESIA (IQNA) - Presiden Indonesia meminta parlemennya untuk menyetujui undang-undang baru anti-terorisme sesegera mungkin.
Berita ID: 3472180    Tanggal penerbitan : 2018/05/14

MYANMAR (IQNA) - Pemerintah Myanmar memberlakukan undang-undang baru untuk melarang lalu lalang umat muslim di propinsi Rakhine, tempat tinggal lebih dari satu juta muslim Rohingya.
Berita ID: 3471477    Tanggal penerbitan : 2017/08/14