KUWAIT (IQNA) - Bersamaan dengan dimulainya agresi militer Keluarga Saud dan koalisinya ke masyarakat Yaman, sejumlah dewan parlemen Kuwait menyebut partisipasi Kuwait dalam agresi ini menyalahi butir 68 undang-undang dasar negara ini dan standar-standar internasional.
Abdul Hamid Dashti, wakil parlemen Kuwait menegaskan, adapun yang terjadi di Yaman benar-benar tidak bisa diterima, solidaritas antar masyarakat dan penghentian upaya untuk menciptakan konflik lewat sarana-sarana komunikasi sosial adalah hal yang urgen,” demikian laporan IQNA, seperti dikutip dari Islamtimes.
Demikian juga Anggota Fraksi Syiah di parlemen Kuwait menegaskan akan urgensitas penghentian sementara sarana komunikasi sosial di Kuwait guna menjaga persatuan nasional.
Faisal al-Dawisan, Anggota Syiah di Parlemen Kuwait lainnya mengatakan, sebagaimana kementerian dalam negeri melarang segala bentuk kritikan atas keputusan perang dan memperkarakan setiap orang yang menulis di internet dalam melawan pendekatan umum ini; dan setidaknya sebagai ganti dari menuduh pengkhianatan terhadap orang-orang Syiah dan memusuhi mereka, mereka harus mendukung juga persatuan nasional.
Saat ini juga, Kementerian Wakaf Kuwait mengingatkan para khatib dan imam-imam masjid terkait memicu konflik sektarian dalam khotbah salat Jumat.
Walid al-Shuaib, asisten deputi urusan masjid kementerian wakaf dengan memublikasikan pedoman yang berbicara kepada para imam Jumat dan jamaah, meminta kemenangan dan kesuksesan masyarakat Yaman.
Statistik tidak resmi menunjukkan orang-orang Syiah kurang lebih 30% membentuk populasi 1.2 juta orang Kuwait.
3054420
