Dasar Penghormatan Muslim terhadap Minoritas Agama Diambil dari Al-Quran
Menurut laporan IQNA, seperti dikutip dari INA, raja Muhammad V1, dalam sebuah person kepada para partisipan dalam konferensi "Hak-hak Minoritas Agama dalam Dunia Islam; Kerangka Hukum dan Seruan Inisiatif Amal” di negara ini mengatakan, pokok dan dasar dimana umat muslim kominten dalam menghormati minoritas agama diambil dari Al-Quran, karena dalam kitab Ilahi ini ditegaskan akan pemuliaan manusia oleh Allah Swt karena kemanusiaannya.
Raja Maroko dalam pesan tersebut yang dibacakan oleh Ahmad al-Taufiq, menteri Wakaf dan Urusan Islam Maroko yang menjadi wakilnya menambahkan, Al-Quran menegaskan urgensitas keimanan muslim kepada semua para nabi dan para malaikat Allah dan disamping itu meminta muslim supaya tidak memprovokasi Ahli Kitab.
"Demikian juga, Al-Quran menganjurkan umat Islam hanya berbuat baik dengan Ahli Kitab, serta tidak melakukan pembahasan dan perdebatan serta bersikap adil dengan mereka dalam segala kondisi dan menjauhi interaksi kebencian dengan mereka,” lanjutnya.
Lebih lanjut, raja Maroko mengatakan, agama Islam tidak membatasi jihad hanya dalam masa genting, dan tidak mengizinkan jihad sebagai sarana untuk mengembankan Islam pada masyarakat.
Raja Muhammad V1 mengungkapkan, di Maroko kami tidak melihat dalil apapun untuk menjustifikasi pengabaian minoritas agama dan kita tidak menerima kinerja ini dilakukan dengan atas nama Islam.
Konferensi internasional "Hak-hak Minoritas Agama dalam Dunia Islam; Kerangka Hukum dan Seruan Inisiatif Amal” dimulai Senin (25/1), di negara ini, dengan diprakarsai oleh kementerian wakaf dan urusan Islam Maroko dan terus belanjut sampai Rabu (27/1).
Konferensi ini diselenggarakan dengan pengawasan raja Muhammad V1 Maroko dan sejumlah pengajar, para pakar dan pemimpin agama dunia hadir dalam acara tersebut.
"Himpunan Memperkuat Perdamaian dalam Komunitas Muslim Emirat” memiliki kerjasama dalam penyelenggaraan konferensi Maroko tersebut dan diantara poros yang dikaji dalam pertemuan tersebut adalah penentuan kerangka hukum untuk masalah minoritas agama dengan memperhatikan ranah sejarah dan dimensi lokal dan itnernasional HAM di dunia sekarang ini.
