Warga Bahrain dan Lembaga-Lembaga Hukum Satu Suara Menentang Normalisasi Hubungan dengan Israel
Bahrain mirror melaporkan, Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain, Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Teluk, serta Organisasi Demokrasi dan Perdamaian Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan pernyataan bersama menekankan bahwa peryataan normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan Israel adalah keputusan paling berbahaya yang secara eksplisit melanggar Pasal 1 Konstitusi dan merongrong kedaulatan dan keinginan rakyat.
Lembaga-lembaga hukum Bahrain menggambarkan keputusan tersebut sebagai alasan lain bagi oposisi pemerintah Bahrain terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum serta menekankan: Keputusan itu menjadikan Bahrain sebagai mitra dalam kejahatan terhadap rakyat Palestina.
Pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, 12 September, mengatakan: “Hak-hak rakyat Palestina, yang diakui oleh PBB, telah diabaikan dalam normalisasi hubungan. Pemerintah Bahrain mengklaim koeksistensi dan hidup berdampingan, dimana penjara-penjaranya dipenuhi oleh para penyeru perdamaian, warga negara, dan korban penindasan. Pengumuman normalisasi hubungan dengan rezim Zionis akan membuka jalan bagi keamanan bersama dan kerjasama militer antara Bahrain dan rezim pendudukan, yang mana hal ini akan disertai dengan peningkatan jumlah korban dan kerjasama mereka untuk meningkatkan represi politik di dalam Bahrain.
Rakyat Bahrain demikian juga turun ke jalan pada hari kemarin untuk mengecam dimulainya hubungan diplomatik, termasuk pembukaan kedutaan besar antara pemerintah dan rezim Zionis. Warga Bahrain, meski ada larangan demonstrasi dan kehadiran pasukan keamanan, menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kawasan Bahrain dengan memegang bendera Palestina dan membakar bendera Israel.
Jejaring sosial, termasuk Twitter, bukannya tidak ketinggalan dalam mengumumkan penolakan warga Bahrain terhadap normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan di Quds, dan netizen Bahrain menyatakan penentangannya dengan pembentukan hubungan diplomatik antara Manama dan Tel Aviv di bawah pengawasan Washington.
Para ulama Bahrain juga mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keputusan pemerintah Bahrain sebagai pengkhianatan terhadap agama, sejarah dan identitas rakyat Bahrain, dan mereka berlepas diri dari tindakan ini.
Dalam pernyataan ulama Bahrain menyatakan: Para kompromis dan mereka yang berusaha untuk menormalisasikan hubungan dengan rezim Zionis adalah pengkhianat sama dengan musuh Allah dan umat, serta tidak ada hubungannya dengan kami, dan kami tidak ada hubungannya dengan mereka dan kami berlepas diri dari mereka. Rakyat kami telah menyatakan sejak awal pendudukan Palestina, dan hari ini mereka menekankan bahwa mereka berdiri dengan saudara-saudara Palestina mereka dan semua Muslim, Arab dan orang-orang merdeka di dunia dalam kubu perlawanan dan di bawah panji "Haihat Minna al-Dzillah" dan dengan nyawa, darah dan semua harta benda mereka untuk mengusir musuh yaitu Zionisme dan pemberantasannya, dan ini adalah janji Ilahi yang tidak dapat dipungkiri. (hry)
