Xinjiang atau Turkestan Timur adalah tempat kehidupan etnis muslim Uighur, yang berbicara dengan bahasa Turki dan bertahun-tahun sudah menjadi target penekakan pemerintah Cina dengan dalih meminta pemisahan diri,” demikian laporan IQNA, seperti dikutip dari Kantor Berita World Bulletin.
Akhir-akhir ini, salah satu petinggi muslim di propinsi ini dipecat karena menjalankan ibadah di tempat umum.
Orang ini dikeluarkan dari tempat kerjanya karena melanggar undang-undang pelarangan berkeyakinan agama untuk para karyawan pemerintah.
Salah seorang petinggi muslim lainnya juga mendapatkan hukuman dengan tuduhan telah melakukan aksi dan tidak efektif dalam melaksanakan aksi anti-teroris (realitanya karena tidak berpartisipasi dalam penindasan kaum muslim).
Orang ini berasal dari kota Kashgar, propinsi Xinjiang yang memiliki populasi luas dari etnis muslim Uighur. Pemerintah Cina, dengan meletakkan undang-undang, yang setiap harinya terus semakin meningkat, telah melarang studi Islam di luar masjid, dengan berada di bawah pengontrolan ketat dan juga perginya anak-anak kecil dan para karyawan pemerintah ke sekolah-sekolah Islam.
Demikian juga, kaum muslimin dilarang untuk berpuasa dan memakai pakaian-pakaian keagamaan.
Para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan, politik penindasan pemerintah Cina terhadap Islam dan kaum muslimin di Xinjiang mengakibatkan terciptanya ketegangan dan terbunuhnya ratusan orang dalam satu tahun setengah yang lalu.
Sementara itu, media resmi Cina pekan lalu mengumumkan bahwasanya pemerintah telah meliburkan 27 tempat “Bawah Tanah” kaum muslimin yang digunakan untuk menyelenggaraan majlis mauidzah dan menangkap 44 imam, yang mana akibat dari aksi ini 82 anak kecil tidak dapat meneruskan sekolahnya di sekolah-sekolah Islam.
Banyak sekali dari keluarga muslim Cina, karena pelarangan hadirnya anak-anak ke sekolah-sekolah Islam, mereka mengirim anaknya ke sekolah-sekolah agama secara sembunyi-sembunyi.
1441172
