Penutupan Masjid di Tajikistan

Dengan berlanjutnya politik anti Islam di pemerintahan Tajikistan dan bertambahnya garis-garis merah untuk kegiatan Islam, kali ini dengan di berlakukannya undang-undang menutup pintu masjid tampa surat izin, aktifitas keagamaan umat Islam di negara ini terbatas dan lebih dibatasi.

IQNA mengutip dari situs informasi “islamsng”: kepala komite pemerintahan urusan agama dan mazhab Tajikistan berkenaan kesepakatan semula undang-undang pembatasan yang tidak rasional dinegara ini, dalam hal menguatkan politik-politik pemerintah yang menciptakan batasan untuk kegiatan keislaman di negara ini, kali ini dengan menyampaikan alasan yang baru bahwa masjid-masjid di Tajikistan dapat diliburkan dengan tampa surat izin. Abdur Rahim Kholiq Af ketua komite pemerintah urusan agama Tajikistan dalam pernyataannya yang tidak sesuai dengan menunjukkan kekhawatirannya atas keberadaan sekitar seribu masjid dan tempat-tempat keagamaan di negara ini, mereka menganggapnya bahwa tempat-tempat tersebut adalah illegal! Dan dia mengaku pemerintah berusaha “untuk mendaftarkannya hukum masjid” atau menutup tempat peribadahan ini. Sementara itu umat Muslim Tajikistan dan para ahli agama dan politik sadar bahwa tindakan pemerintah pada hari Senen sebagai kelanjutan politik yang di prakarsai anti Islam. Menurut beberapa tahun terakhir ini, ratusan tempat peribadahan, masjid-masjid khususnya dikota-kota besar dan pusat-pusat propinsi negara ini yang didalamnya umat Muslim melaksanakan sholat, menyelenggarakan acara keagamaan dan mazhabnya, telah ditutup dengan alasan liburan yang palsu. Laporan ini karena kebijakan yang diadopsi pemerintah dari politik anti Islam, sekarang tragedi dan menciptakan tempat-tempat peribadahan, masjid dinegara ini dirubah untuk menjadi legal sangatlah sulit, sedangkan pada kenyataannya pembukaan “..” dengan adanya toko yang menyediakan minuman berakohol lebih mudah dari pembangunan sebuah masjid di negara ini. Lembaga-lembaga internasional dan sebagian aktifis dunia hak-hak kemanusiaan juga sekarang menghukum politik pemerintahan Tajikistan berdasarkan adanya batasan pada kegiatan lembaga-lembaga Islam, khusunya mengambil surat izin untuk mencapai mereka. 825254