IQNA

Kesepakatan Saudi Dengan Jordania: Persatuan Untuk Kepentingan Barat

20:58 - May 20, 2012
Berita ID: 2330164
Tim internasional: Bertahun-tahun Saudi Arabia menganggap dirinya sebagai pemersatu negara-negara Teluk Persia yang terpenting, yang mana segala usahanya dikerahkan untuk menguntungkan Barat; misalnya dalam kesepakatan kerjasamanya dengan Jordania yang memiliki posisi strategis. Namun gelombang kebangkitan Islami menyebabkan terwujudnya opini berbeda bagi para politikus dua negara dalam mengatur pergerakan bangsa yang menyebabkan perbedaan pendapat yang amat berpengaruh bagi kawasan.
Jum'at lalu, Abdullah kedua, raja Jordania dalam pertemaunnya dengan Khalid bin Sultan bin Abdul Aziz, menteri pertahanan Saudi Arabia, dalam menyatakan kesediaan untuk menjaga kepentingan dua belah pihak, bersama-sama menekankan pentingnya menggapai tujuan-tujuan bersama. Tema asli perundingan kedua negara secara global berkisar pada masalah perdagangan, perubahan di kawasan, dibentuknya dua negara merdeka Palestina dan Israel, serta penggapaian kepentingan-kepentingan bersama. Jika kita menyebut Saudi Arabia sebagai pemersatu negara-negara Teluk Persia, Jordania sebagai salah satu negara Arab yang mengakui Israel adalah sekutu paling penting bagi Saudi Arabia di antara negara-negara Timur Tengah. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan dan keputusan para diplomat kedua negara tentang berbagai permasalahan, menunjukkan bahwa kedua raja ini meskipun memiliki kepentingan bersama namun juga mempunyai perbedaan pendapat yang signifikan. Dalam proses perubahan terakhir di kawasan Saudi Arabia, selalu terlihat usaha bahwa Jordania dijadikan jembatan untuk mengirimkan senjata kepada para pemberontak Suriah. Namun pada mulanya hal itu tidak disepakati oleh Malik Abdullah. Namun karena permasalahan-permasalahan ekonomi dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem Rantir, ia terpaksa menerima bantuan dana dari Saudi Arabia atas permintaan negara itu untuk mengirim senjata kepada para pemberontak Suriah pada tahun 2011 lalu. Perbedaan pendapat dan ikhtilaf di antara mereka semakin menjadi ketika Saudi Arabia mencanangkan program "Kesatuan" nama Jordania dan Maroko sebagai kerajaan-kerajaan yang diajak untuk bersatu yang mana hal itu ditentang oleh kedua raja Jordania dan Maroko, karena kedua negara, tidak seperti Saudi Arabia, tidak mampu meredam gelombang protes melalui pembenahan-pembenahan politik. Mungkin kita dapat melihat perbedaan-perbedaan pendapat para politikus kedua negara terhadap permasalahan-permasalahan tertentu. Kerajaan Saudi Arabia berada di bawah pengaruh Ali Sa'ud dalam dunia politik, dan berada di bawah pengaruh Ali Wahab dalam masalah agama. Namun perkembangan yang terjadi melahirkan berbagai krisis, misalnya dengan mengenal teknologi baru, masyarakat Saudi mengalami banyak pertentangan dalam pemikiran mereka dan pemerintah tak mampu berbuat banyakuntuk memenuhui tuntutan-tuntutan mereka. Kerajaan Jordania sebenarnya juga tak jauh berbeda dengan kerajaan Saudi Arabia, yang terbangun atas dasar kefanatikan keluarga dan nepotisme yang tentunya mengakibatkan reaksi-reaksi panas masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada tanggal 11 Mei seusai shalat Jum'at. Yang jelas perbedaan pendapat dalam masalah-masalah pokok antara dua kerajaan Saudi dan Jordania selalu ada karena keduanya saling mengungguli satu sama lain atas dasar kefanantikan keluarga. Betapa banyak negara-negara kecil seperti Oman dan Kuwait yang berdiri atas demokrasi dan Islam sebagai landasan politiknya masing-masing lebih memahami arti gelombang kebangkitan Islami dan dengan lebih mudah mampu memenuhi tuntutan-tuntutan bangsanya. Adapun Saudi Arabia dan Jordania seharusnya menengok masalah demokrasi berdasarkan Islam; karena jika tidak pasti nasib mereka akan berujung seperti Qazafi. Reza Adalatipur 1012156
captcha