IQNA

6:45 - February 09, 2017
Berita ID: 3471015
MYANMAR (IQNA) - Penasehat khusus PBB untuk pencegahan genosida, dengan memperingatkan pelanggaran keras HAM terhadap muslim Rohingya, juga menolak laporan komisi pemerintah Myanmar terkait masyarakat Rohingnya dan mendustakan laporan tersebut.

Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari situs Anatoli, pasca terpublikasikannya laporan komisaris tinggi HAM pada Jumat (3/2) tentang sejumlah penganiayaan terhadap muslim Rohingya di Rakhine Myanmar, Adama Dieng, penasehat khusus PBB untuk pencegahan genosida dengan memublikasikan sebuah statemen mengumumkan, kami meminta pemerintah Myanmar agar melakukan riset adil dan independen terkait tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah negara ini.

Menurut laporan komisaris tinggi HAM, utusan keamanan Myanmar telah didakwa penganiayaan kelompok brutal, pembunuhan ilegal (bahkan anak-anak dan bayi), pemukulan, penganiayaan keji dan menghilangkan kaum muslim.

Adama dieng dengan cepat menolak kekomitmenan pemerintah Myanmar untuk menindaklanjuti masalah-masalah tersebut, juga mengkritik ketidakmampuan komisi pemerintah Myanmar untuk menangani kondisi kaum muslim Myanmar.

Ia mengatakan, adapun komisi pemerintah dengan adanya akses ke tempat insiden tersebut, namun tidak dapat menemukan sesuatu guna membuktikan kondisi tersebut. Hal yang sangat mengkhawatirkan; karena komisaris tinggi PBB dengan tanpa ada akses, telah mengumpulkan bukti dan banyak dokumen tentang kejahatan-kejahatan terhadap kaum muslim.

Ia dengan menegaskan bahwa komisi tersebut bukanlah pilihan kredibel untuk riset tentang kondisi kaum muslim Myanmar, juga meminta pembentukan sebuah lembaga adil dan independen yang mencakup para pengawas internasional untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

http://www.iqna.ir/fa/news/3571969

Kunci-kunci: Myanmar ، PBB ، Adama Dieng ، Pendustaan ، Muslim Rohingya
Nama:
Email:
* Komentar Anda:
\