Pemerintah Diminta Tegas Berantas Radikalisme dan Hoaks
Menurut laporan IQNA, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Hendri Subiakto menyatakan bahwa radikalisme dan membenarkan kekerasan bukan hal baru bagi Indonesia. Persoalan tersebut bukan hanya muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi sudah ada sejak dahulu.
Menurut Hendri, radikalisme menjadi persoalan besar ketika bersinergi dengan politik dan menggunakan media sosial untuk memuluskan tujuan mereka. "Hal ini bisa terlihat ketika hoaks tidak berhenti meski pemimpin politik sudah bersatu. Saya melihat hoaks menjadi persoalan serius karena sudah menjadi permainan politik dan politik ekonomi," katanya dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema "Tantangan Memberantas Hoax dan Radikalisme Serta Suksesnya Program Jokowi-Maruf" di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Penilaian lain disampaikan pengamat kebijakan publik, Karyono Wibowo. Fenomena hoaks yang terjadi dimana-mana merupakan tantangan bagi pemerintah dan DPR serius menanganinya mengingat dampaknya cukup besar dan berpotensi menimbulkan keretakan sosial. Menurutnya, hoax semestinya menjadi kejahatan luar biasa karena tidak hanya pribadi dan keluarga, tetapi juga akses bisnisnya pun terganggu. (WBS)
