Peningkatan Kejahatan terhadap Muslim India dalam Naungan Kebungkaman Modi dan Organisasi-organisasi Internasional
IQNA melaporkan, ketegangan ini terjadi pada saat, dimana tidak seperti tindakan anti-Islam serupa lainnya di negara-negara lain, ada sedikit tanggapan dari komunitas internasional terhadap ketidakadilan yang dilakukan terhadap Muslim India.
Dalam hal ini, majalah Atlantic dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Yasmeen Serhan, seorang jurnalis internasional telah mengupas masalah ini.
Di awal laporan tersebut, dengan mengisyaratkan pada perbedaan kekerasan yang berlangsung di India dengan protes serupa di seluruh dunia, Serhan menulis: Kekerasan telah berubah menjadi salah satu unsur protes, terutama terhadap pemerintah, seperti Perancis, di mana bentrokan dengan polisi telah melukai banyak orang atau di Irak dan Chili, yang bahkan menyebabkan kematian. Kendati demikian, kerusuhan yang muncul di India adalah dari jenis lain. Di India, kekerasan-kekerasan sektarian yang telah menyebabkan puluhan kematian di ibukota Delhi muncul setelah protes damai berbulan-bulan terhadap undang-undang kewarganegaraan baru. Dalam kondisi ini, represi pemerintah tidak menyebabkan kematian, namun tampaknya pemerintah enggan untuk memadamkan protes sejak dari awal.
Lebih lanjut, laporan tersebut menuturkan, para kritikus percaya bahwa undang-undang kewarganegaraan baru India secara implisit menempatkan agama sebagai tolok ukur kebangsaan dan dengan cara ini, mengancam status negara sebagai demokrasi sekuler dan pluralistik.
Laporan tersebut dengan mengisyaratkan pada pergeseran arah protes damai menjadi kekerasan, menyebutkan: Semuanya telah berubah dalam seminggu terakhir. Seorang politisi lokal, anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) yang baru-baru ini kehilangan tempat duduknya di parlemen, menuntut agar polisi membersihkan rute timur laut Delhi yang diblokir oleh para demonstran atau mengizinkannya dan para pendukungnya untuk melakukan hal ini. Menurut New York Times, beberapa jam setelah ultimatum ini, kekerasan pun terjadi. Bentrokan antara kelompok Muslim dan Hindu sejauh ini telah menewaskan puluhan orang dan kerusakan banyak toko, rumah, dan pembakaran masjid.
Berikut ini adalah komentar dari Gareth Price, peneliti senior di lembaga penelitian Chatham House London. Price berkata kepada Atlantik: “Kekerasan sektarian seperti ini biasanya akan mendapat respons cepat dari pemerintah India. Secara historis, ketika kekerasan massal dimulai, apa yang Anda lakukan adalah mengumumkannya dan menempatkan banyak polisi di jalan-jalan, membuat semua orang pulang ke rumah dan agak sedikit tenang. Jika Anda ingin sedikit kekerasan massal berlanjut, jangan lakukan itu.”
Laporan tersebut secara implisit menunjukan keengganan Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk mengurangi konflik baru-baru ini dan menegaskan, jika pemerintah berkewajiban untuk mengurangi kekerasan, mengapa Modi tidak melakukannya? Beberapa pejabat telah menyarankan agar tentara dikerahkan dan pemberitahuan larangan lalu lintas, tetapi pemerintah sejauh ini bersikeras pada tekanan. Sebaliknya, Modi meminta masyarakat ibukota untuk menjaga ketenangan di samping menjaga perdamaian dan persaudaraan. Mungkin tidak ada yang akan mendengarkan permintaan ini, dan lebih dari itu pemerintah juga telah gagal dalam mengendalikan protes terhadap amandemen undang-undang kewarganegaraan.
Laporan tersebut menambahkan, Modi dituduh terlalu sibuk mengunjungi Presiden AS, Donald Trump untuk mengindahkan peringatan tentang kekerasan di Delhi. Di sisi lain, sebelum klaim juru bicara BJP yang tidak berdasar bahwa pihak-pihak saingan sedang merencanakan kerusuhan untuk merusak reputasi India, ia (Juru Bicara BJP) mengatakan kepada wartawan bahwa partai tersebut tidak mendukung segala bentuk kekerasan. Sementara itu, para pejabat India telah dikritik karena tidak menanggapi kekerasan massa Hindu terhadap Muslim dan bahkan bekerja sama dengan mereka.
Di bagian lain dari laporan itu, diisyaratkan sejarah dan tindakan-tindakan Modi terhadap umat Islam sejak 2014 dan dijelaskan: Ketika Modi menjabat pada tahun 2014, ia mulai menghidupkan kembali ekonomi stagnan negara dan mengagendakan rekonstruksi infrastruktur-infrastrukturnya. Namun di sisi lain, ia mencoba mengubah India dari sebuah demokrat sekuler menjadi negara nasionalis Hindu.
Laporan tersebut menambahkan, sejak pemilihan ulang Modi tahun lalu, tujuan ini telah terlihat dalam sejumlah kebijakan kontroversial, seperti keputusan untuk menghapuskan otonomi Jammu dan Kashmir sebagai satu-satunya propinsi berpenduduk mayoritas Muslim guna memberlakukan undang-undang registrasi kewarganegaraan dimana hampir 2 juta orang, yang kebanyakan dari mereka adalah Muslim, tidak memiliki tanah air.
Laporan itu mengisyaratkan kebijakan Modi selama ia tinggal di Gujarat: Konflik terakhir seperti Delhi terjadi di India adalah pada tahun 2002 di Gujarat, dimana Modi menjabat sebagai kepala propinsi. Ketika bentrokan antara Muslim dan Hindu terjadi setelah kebakaran kereta yang mematikan, Modi dan pemerintah propinsinya menempuh kebijakan bungkam yang menyebabkan kekerasan-kekerasan ini berlanjut hingga berbulan-bulan berikutnya. Pada akhirnya, 2.000 orang – yang sebagian besar dari mereka Muslim - tewas dan ribuan lainnya terlantar. Kendati pengadilan kemudian membebaskan Modi dari tanggung jawab atas kekerasan, namun perannya dalam mengelola pemberontakan terbukti cukup bahwa ia telah dilarang memasuki Amerika Serikat dan Inggris selama hampir satu dekade.
Di penghujung, laporan tersebut menyimpulkan: Dengan menggunakan langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan di Delhi, Modi dapat mengklaim telah menghindari tanggapan keras yang biasanya dilakukan oleh pemerintah-pemerintah lain terhadap protes yang terlihat di pelbagai penjuru dunia. Tapi mengizinkan kerusuhan dengan banyak korbn adalah tanda prioritas tersembunyi para pemimpin negara itu. Pemerintah India mungkin tidak terlibat serius dalam kekerasan sektarian, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mencegah untuk menghentikannya. (hry)
