IQNA

IQNA:
11:52 - October 03, 2019
Berita ID: 3473485
INDIA (IQNA) - Hampir dua juta warga Muslim Assam di timur laut India, yang mayoritas adalah muslim telah dihapus dari daftar Registrasi Warga Nasional, yang mana hal berbahaya ini telah meningkatkan pencabutan kewarganegaraan dan pengusiran mereka dari negara ini.

Menurut laporan IQNA, program 'Registrasi Nasional Warga' diluncurkan dalam beberapa minggu terakhir dengan dalih mengidentifikasi warga negara India dan imigran Muslim dari Bangladesh. Dalam program tersebut menghilangkan sekitar dua juta Muslim dari 33 juta populasi Assam di India.

Sementara program itu dilaksanakan banyak orang Bengali yang tinggal di negara itu kembali ke masa pra-kemerdekaan Inggris, sebelum kemerdekaan India dan Bangladesh.

Pemerintah India, yang telah menghapuskan otonomi dan hak istimewa Kashmir pada bulan Agustus tahun ini, telah menerapkan program registrasi nasional warga negara yang bertujuan memberi tekanan lebih besar pada umat Islam di negara itu, yang berpotensi menelantarkan dan mencabut kewarganegaraan dua juta orang Muslim di propinsi Assam, India.

Dalam hal ini, New York Times telah memeriksa penghapusan ratusan ribu Muslim dari daftar program registrasi nasional warga, yaitu sebagai berikut:

Program Registrasi Warga Negara

Program ini, yang dikenal sebagai Registrasi Nasional Warga Negara (NRC), diluncurkan pada hari Sabtu, 31 Agustus, setelah bertahun-tahun diskusi dan kajian yang bertujuan mengidentifikasi warga hukum di kawasan bagian perbatasan Assam.

Pemerintah setempat provinsi Assam mengumumkan bahwa total 31,1 juta dari 33 juta penduduk propinsi ini terdaftar dalam program ini dan 1,9 juta tidak ada dalam daftar warga negara India. Kebanyakan dari mereka adalah kelompok Muslim dan Bangladesh yang dikatakan telah datang ke India dalam beberapa tahun terakhir selama kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Para pejabat di India mengatakan program nasional pendaftaran warga negara secara umum dipatuhi secara merata antara umat Hindu dan Muslim, tetapi tidak memberikan rincian atau bukti dalam hal ini.

Nasib Yang Tidak Jelas Menunggu Umat Islam di Assam India

Bersamaan dengan keputusan India baru-baru ini untuk menghapuskan otonomi satu-satunya propinsi berpenduduk mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir, penentuan warga negara hukum yang sah di Assam telah menimbulkan keprihatinan di kalangan umat Islam. Karena meningkatnya gelombang nasionalisme ekstremis, radikal dan kebijakan pemerintah India yang dipimpin oleh Narendra Modi, kekhawatiran Muslim lebih dari sebelumnya.

Konflik di Assam

Pada tahun 1971, banyak orang Bengali melarikan diri ke India sebagai akibat dari perang saudara dan menetap di Assam. Pemerintah India menyambut imigran Bangladesh karena konflik dengan Pakistan pada saat itu. Masalah ekonomi dan instabilitas politik di Bangladesh telah menyebabkan kelanjutan migrasi ke India setelah tahun 1971.

Pada 1980-an, setelah pembantaian dua ribu imigran Muslim, pejabat Assam setempat menandatangani perjanjian dengan pemerintah pusat India yang bertujuan menciptakan perdamaian. Di bawah perjanjian itu, sebuah program besar-besaran registrasi warga diluncurkan untuk mengusir para imigran dan ilegal.

Nasib Yang Tidak Jelas Menunggu Umat Islam di Assam India

Konflik Assam berakhir pada saat itu dengan penandatanganan perjanjian dengan Aliansi Mahasiswa Assam. Pada waktu itu, pencabutan hak-hak warga Muslim keturunan Bangladesh adalah bagian dari perjanjian tersebut, tetapi setelah beberapa waktu politisi India mengizinkan mereka untuk menyelesaikan pemilihan umum dengan imbalan imigran. Setelah itu, situasi di Assam relatif tenang sampai beberapa tahun terakhir dan setelah beberapa dekade, program yang sama terus diulang, dan Modi semakin menciptakan perpecahan agama antara Hindu dan Muslim dengan memberikan tekanan pada umat Islam. Pemerintah India saat ini membangun kamp-kamp baru untuk menampung ribuan orang di Assam, yang nantinya diperkirakan akan dideportasi. Meskipun jumlah mereka yang dideportasi atau akan tetap tinggal di kamp-kamp ini masih belum jelas.

Partai Baharatia Janata, yang percaya pada superioritas etnis Hindu, bersemangat memulai debat kewarganegaraan dan membangkitkan sentimen anti-imigran dengan tujuan permusuhan terbuka terhadap umat Islam. Para pejabat partai, seperti partai sayap kanan lainnya di seluruh dunia, telah melecehkan imigran. Pemerintah Modi menghapuskan otonomi Kashmir pada 5 Agustus, dan sebagai akibat dari kebijakan ini pada hari Sabtu, 31 Agusutus , dua juta Muslim di Assam dicabut kewarganegaraan India mereka, yang menyebabkan banyak protes.

Nasib Yang Tidak Jelas Menunggu Umat Islam di Assam India

Narendra Modi, Perdana Menteri India

Diskriminasi terhadap Muslim

Dalam daftar pendahuluan kewarganegaraan Assam, yang dirilis tahun lalu, empat juta dari 33 juta penduduk bagian itu dihapus, yang sebagian besar dari mereka mengajukan banding. Dalam daftar yang dirilis pada 31 Agustus, sekitar setengah dari populasi, yakni hampir dua juta, telah ditolak kewarganegaraannya. Kasus mereka, yang tidak dapat diajukan banding ke pengadilan asing, terpaksa ditangani di pengadilan yang tidak transparan dan tidak adil yang memiliki sejarah diskriminasi terhadap Muslim.

Nasib Yang Tidak Jelas Menunggu Umat Islam di Assam India

Para pejabat India mengatakan orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya mempertahankan semua hak mereka sampai banding berakhir, yang bisa memakan waktu beberapa tahun. "Banyak Muslim yang saya wakili belum mencapai hak mereka," kata Anas Tanwir, seorang pengacara dalam kasus Muslim.

Lebih lanjut ia mengatakan: "Selama bertahun-tahun telah ada banyak propaganda negatif terhadap Muslim Bangladesh, termasuk klaim bahwa mereka menculik anak-anak orang dan menyita pekerjaan dan tanah Hindu, yang dianggap sebagai pemikiran dan tuduhan asing."

Kemungkinan Tertelantarkannya Warga yang Dicabut Kewarganegaraan

Banyak etnis minoritas Bangladesh lahir di Assam, India. Mereka tidak menganggap diri mereka orang Bangladesh dan tidak memiliki dokumen untuk membuktikan bahwa mereka orang Bangladesh, sehingga mereka akan terlantar dan kehilangan tempat tinggal jika India mencabut kewarganegaraan mereka.

Banyak dari mereka yang dicabut kewarganegaraannya berasal dari keluarga yang telah menetap di Assam sebelum kemerdekaan India pada tahun 1947, meskipun sebelumnya juga tidak ada perbatasan antara India dan Bangladesh sebelum India berada di bawah kendali Inggris. Dengan demikian, jika kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam terus berlanjut dan tidak ada perubahan mendasar dalam politik India, maka tidak dapat digambarkan masa depan yang baik bagi umat Islam negara ini, dan kita harus menunggu tekanan yang lebih besar, yang akan menelantarkan banyak dari umat muslim dalam waktu dekat.

Nasib Yang Tidak Jelas Menunggu Umat Islam di Assam India

http://iqna.ir/fa/news/3840187

Nama:
Email:
* Komentar Anda:
\