Pembakaran Masjid; Kejahatan Terbaru Rezim Myanmar terhadap Minoritas Muslim
IQNA melaporkan seperti dilansir bhrn.urg, kebakaran di sebuah masjid di distrik Ahlon, di pinggiran Yangon, kota terbesar Myanmar, adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan kekerasan terhadap Muslim dan minoritas lainnya oleh rezim militer tidak sah negara itu.
Sementara para pejabat mengatakan kebakaran itu disebabkan oleh pemadaman listrik, sumber-sumber informasi menyalahkan militer atas sabotase tersebut. Kebakaran itu terjadi setelah serangan berbulan-bulan terhadap Muslim dan Kristen di seluruh Myanmar.
"Serangan terhadap Muslim dan Kristen di Myanmar ini tidak dapat ditoleransi dan komunitas internasional harus segera mengatasi keseriusan insiden ini. Militer telah meningkatkan serangannya terhadap minoritas di negara itu sejak kudeta. Ini adalah alasan lain mengapa dunia harus segera meluncurkan embargo senjata global dan memboikot semua bisnis terkait militer Myanmar, termasuk sektor minyak dan gas," kata Kyaw Win, direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (BHRN), yang berbasis di London.
Sebelumnya, dua serangan terjadi pada 3 Juni 2021 di Masjid Mohnhyin dan Masjid Butaryonse Street di kota Mohnhyin. Selama serangan itu, seorang penjaga masjid ditangkap secara sewenang-wenang.
Dalam tindakan serupa, sebuah gereja Katolik di kota Loikaw di negara bagian Kayah dibakar pada 24 Mei saat warga sipil mengungsi di sana. Tiga wanita dan seorang pria tewas dalam insiden tersebut. Sebelumnya, gereja lain dihancurkan pada 23 Mei oleh tentara dan polisi di distrik Insein. Tiga orang, termasuk seorang pendeta dan seorang penyandang cacat, dipukuli dan ditangkap. Pada 12 April, seorang pria Muslim yang tinggal di sebuah masjid di Tamwe digantung dengan pakaian wanita setelah dipakaikan pakaian wanitanya secara paksa.
Dengan semakin memanasnya konflik antara tentara militer dan pasukan pembela masyarakat, keamanan minoritas agama semakin tertantang. BHRN meminta masyarakat internasional untuk mengakui pemerintah persatuan nasional sebagai perwakilan sah rakyat Burma dan membantu mereka memulihkan ketertiban di negara itu. Komunitas internasional harus memberlakukan propaganda global dan sanksi terhadap bisnis dan industri yang berhubungan dengan militer untuk mencegah perang terhadap warga sipil. Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar juga harus memberikan jadwal yang jelas tentang bagaimana mencegah serangan terhadap minoritas selama mereka berkuasa. (hry)
