OKI Tegaskan Stabilitas Negara-Negara Muslim dan Dukungan untuk Bangsa Palestina
“Pertemuan kedua konferensi tingkat menteri untuk pembangunan sosial di negara-negara anggota OKI dimulai Selasa, 6 Juni di Kairo,” menurut Iqna mengutip Al-Masry Al-Youm.
Konferensi ini diadakan untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat yang paling rentan, dengan tetap menjaga hak asasi manusia.
Nivine El Kabbag, Menteri Solidaritas Sosial Mesir, telah memimpin sesi kedua konferensi ini, yang diselenggarakan dengan slogan "Keadilan Sosial dan Keamanan Masyarakat".
Hossein Ibrahim Taha, Sekretaris Jenderal OKI, selama pidatonya di konferensi tersebut, menunjukkan bahwa dunia Islam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Sejak konferensi pembangunan sosial pertama Organisasi Kerjasama Islam diadakan pada tahun 2019, negara-negara anggota organisasi ini menghadapi krisis ekonomi, sosial, kesehatan, dan bencana alam, yang menyebabkan jutaan orang mengungsi, yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan orang-orang berkebutuhan khusus,” ucapnya.
Ia mengisyaratkan upaya OKI untuk membuat rencana dan strategi praktis untuk menghadapi tantangan ini dan mencari cara untuk mendukung kelompok-kelompok ini untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan mereka. “Masalah sosial ini adalah salah satu nilai dasar keislaman,” ucapnya.
Hossein Ibrahim Taha mengapresiasi proyek pemberdayaan perempuan dan pengasuhan anak di pengungsian dan permukiman pengungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam berkoordinasi dengan Dana Solidaritas Islam di beberapa negara yang menampung pengungsi dalam jumlah besar dan pengungsi. Dia menyerukan untuk mendukung proyek ini dengan menambah jumlah negara yang menampung pengungsi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam.
Sekretaris Jenderal OKI, mengacu pada kelanjutan penderitaan bangsa Palestina sebagai akibat dari agresi berkelanjutan rezim Zionis, yang menghambat kemajuan yang diinginkan Palestina di bidang manusia, ekonomi dan keamanan pembangunan, berkata, kami meminta negara-negara anggota dan lembaga organisasi ini untuk melanjutkan upaya mereka untuk mendukung pembangunan sosial di Palestina, dan ke arah ini, kemauan politik dan komitmen terhadap penyediaan sumber daya dasar adalah kemajuan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sosial. (HRY)
