IQNA

6:43 - February 16, 2016
Berita ID: 3470158
BAHRAIN (IQNA) - Sejumlah organisasi-organisasi pembela HAM bertepatan dengan hari revolusi Bahrain (14 Februari), dengan mengeluarkan sebuah statemen meminta rezim Āl Saud supaya mengindahkan hak kebebasan pres dan tidak menindas para demonstran Bahrain.

Menurut laporan IQNA, seperti dikutip dari Manama Post, Organisasi-organisasi HAM "Organisasi Amerika karena demokrasi dan HAM di Bahrain”; "Markas HAM Bahrain”; "Markas hak dan demokrasi Bahrain”; "Markas Eropa demokrasi dan HAM”; "Organiasi keadilan dan Ham dengan mengeluarkan statemen bersama meminta pengindahan hak kebebasan pres oleh kepada pemerintah Bahrain.

Organisasi-organisasi tersebut dalam statemen ini, yang dipublikasikan bertepatan dengan hari revolusi kelima masyarakat Bahrain, menegaskan urgensitas pengindahan hak kebebasan pres, penyelenggaraan demo dan tidak menindas para demonstran damai dan meminta kepada pemerintah Bahrain supaya segera membebaskan para tawanan politik dan pembela HAM.

Menurut statemen tersebut, kondisi politik Bahrain dalam 5 tahun terakhir belum juga pulih dan pemerintah Bahrain tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi komite independen dan penyelidik dan demikian juga mereka telah gagal dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan mendasar nan pokok.

Demikian juga, Sayid Yousif Al-Muhafdah, Wakil Ketua Markas HAM di Bahrain mengatakan, pemerintah Bahrain memilih aksi-aksi keamanan dan militer penindas untuk berinteraksi dengan para demonstran; sementara jenis interaksinya dikecam oleh komite penyelidik.

Menurut penuturannya, rezim penguasa di Bahrain dalam 4 bulan terakhir tahun 2015 telah menangkap lebih dari 400 demonstran, dimana 76% dari mereka ditangkap secara ilegal dan sewenang-wenang.

Demikian juga, Ahmed al-Wada’i, Direktur Eksekutif Markas Demokrasi dan HAM Bahrain juga mengatakan, pemerintah Bahrain menggunakan kekerasan dan menciptakan ketakutan, sebagai ganti dari mengkaji kebenaran dan melakukan rekonsiliasi internal, Karena itu lebih memilih aksi-aksi lalim, yang mencakup pelenyapan seseorang dan penganiayaan.

Hugh Ali, Direktur Eksekutif Organisasi HAM dan Demokrasi Keadilan juga mengkritik penentangan kontinu HAM di Bahrain dan meminta penciptaan jaminan-jaminan internasional untuk rakyat Bahrain dengan tujuan sampainya rakyat ini pada hak-hak legalnya yang selaras dengan undang-undang dan peraturan internasional.

http://iqna.ir/fa/news/3475392

Nama:
Email:
* Komentar Anda:
* captcha:
\