Pengawasan Para Ahli PBB atas Pemulangan Warga Rohingya
Menurut laporan IQNA dilansir dari situs Arakan, Haoliang Xu , Direktur Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia-Pasifik, mengatakan kepada Reuters di Yangon, Myanmar, bahwa untuk pertama kalinya sejak Agustus 2017 para pejabat PBB diizinkan untuk bebas datang ke utara kawasan Rakhine.
Dia mengabarkan kesiapan PBB untuk pengiriman kelompok eksekutif dan pekerja ke kawasan ini dan menambahkan, kelompok ini membutuhkan lebih dari 200.000 warga Rohingya dan mengevaluasi kelompok-kelompok lain yang masih ada di utara kawasan Rakhine.
“Program tersebut meliputi mempersiapkan kondisi pemulangan dengan menerapkan program pengembalian awal, seperti program uang untuk bekerja, meningkatkan infrastruktur pada tingkat terbatas, dan agro-proyek,” ungkapnya.
Perlu cicatat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian dengan pemerintah Aung San Suu Kyi (pemerintah Myanmar) pada bulan Juni tahun ini untuk memungkinkan pemulangan secara sukarela dan aman para pengungsi muslim Rohingya yang kabur ke Bangladesh, sementara itu MoU tersebut mendapat kritikan sejumlah lembaga-lembaga HAM dikarenakan tidak adanya jaminan memadai untuk peraihan minoritas Rohingya akan hak-hak kewarganegaraan dana atau lawatan ke sejumlah kawasan Myanmar.
http://iqna.ir/fa/news/3730418
