Statemen Komite Bersama Arab dan Islam tentang Rezim Zionis
Menurut Iqna, mengutip Al Jazeera, pertemuan komite menteri yang ditunjuk oleh kepala negara-negara Arab dan Islam mengenai perkembangan di Jalur Gaza diadakan pada hari Minggu dan sebuah pernyataan dikeluarkan olehnya.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Faisal Bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi di Riyadh ini, ditekankan perlunya penerapan sanksi efektif masyarakat internasional terhadap rezim Zionis, termasuk menghentikan ekspor senjata ke rezim tersebut.
Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan kejahatan perang yang dilakukan rezim ini di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Para menteri yang hadir dalam pertemuan ini menekankan perlunya mengaktifkan perangkat hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Israel atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan perlunya menghentikan terorisme yang dilakukan para pemukim dan mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam melawannya.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mekanisme untuk mengintensifkan langkah-langkah bersama Arab dan Islam untuk segera menghentikan dan mengakhiri perang di Jalur Gaza, menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai dan berkelanjutan ke seluruh Gaza. Dan terjadilah diskusi dan ditegaskan untuk melanjutkan upaya mengakui negara Palestina merdeka dan mewujudkan keinginan rakyat Palestina.
Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa mereka membahas upaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan solusi dua negara dan mengakui negara Palestina dalam kerangka perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan sesuai dengan hukum internasional yang relevan. Dan telah ditekankan bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari tanah Palestina dan para peserta dengan tegas menentang segala upaya untuk memindahkan rakyat Palestina keluar dari tanah mereka dan setiap operasi militer di kota Rafah.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Riyadh dengan dihadiri para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir dan Turki, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Menteri Agama dan penasihat menteri luar negeri Qatar. (HRY)
