IQNA

Muslim Bangladesh Lindungi Kuil-kuil Minoritas Agama

11:52 - August 13, 2024
Berita ID: 3480583
IQNA - Sekelompok umat Islam di Dhaka, Bangladesh, secara sukarela melindungi kuil-kuil agama minoritas di negara tersebut selama protes baru-baru ini.

Menurut Iqna mengutip Anadolu, sekelompok Muslim di Dhaka Bangladesh, secara sukarela melindungi kuil-kuil agama minoritas dari kemungkinan kerusakan akibat demonstrasi protes yang disaksikan negara itu hari lalu.

Berbicara kepada Anadolu, mahasiswa Universitas Dhaka Anjum Ahmed mengatakan: "Orang-orang dengan niat buruk sengaja menargetkan lembaga-lembaga publik dan swasta untuk mencemarkan nama baik gerakan mahasiswa."

“Beberapa di antaranya menyasar rumah dan kuil minoritas Hindu di Tanah Air,” imbuh Ahjum Ahmed.

Ia menegaskan, rekan-rekannya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

Terkait hal ini, Tariq Ahmed, mahasiswa Fakultas Ilmu Islam Universitas Dhaka, mengatakan dirinya bersama mahasiswa lainnya membentuk kelompok untuk melindungi rumah dan kuil Hindu di Dhaka dari serangan dan tindakan provokatif.

Tariq mencontohkan, tidak ada kepolisian yang memberikan keamanan kepada umat Hindu.

Ia menekankan keinginan dirinya dan mahasiswa lainnya untuk mencegah kekerasan antar komunitas dan sekte di Tanah Air.

Dalam konteks yang sama, pernyataan kelompok mahasiswa Islam (Chhatrashibir) di Bangladesh menyatakan bahwa relawan mahasiswa mengupayakan perlindungan kuil Hindu dengan tujuan untuk memastikan kesenjangan kohesi sosial di negara tersebut.

Selain itu, Dewan Persatuan Kristen, Hindu dan Buddha mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa akibat protes anti-pemerintah baru-baru ini, kerusakan kecil terjadi pada 4 candi Hindu.

Dari total populasi 174 juta orang di Bangladesh, hampir 13 juta orang beragama Hindu.

Protes di Bangladesh dimulai pada bulan Juni lalu ketika Mahkamah Agung menerapkan kembali sistem kuota pekerjaan yang mengalokasikan 56 persen pekerjaan pemerintah kepada kelompok tertentu, termasuk keluarga pejuang yang berperang dalam perang kemerdekaan tahun 1971.

Sementara pada 21 Juli lalu, Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk mengurangi porsi pekerjaan pemerintah yang dialokasikan kepada kelompok tertentu menjadi 7%. (HRY)

 

4231292

captcha