Hamdan: Perlawanan Tak Akan Terjebak Tipu Daya AS
“Pertukaran sebagian yang disampaikan kepada kami tidak membahas gencatan senjata yang komprehensif, dan Hamas menegaskan bahwa ini tidak sejalan dengan tuntutannya,” jelas Hamdan.
Selain itu, pejabat senior tersebut menggarisbawahi bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata sementara adalah “tidak rasional,” karena Perlawanan menginginkan penghentian total agresi terhadap rakyat Palestina.
Ia menegaskan kembali kesediaan gerakan tersebut untuk terlibat dalam proposal serius dan kesiapannya untuk membahas gagasan apa pun untuk kesepakatan akhir, dengan mencatat bahwa proposal yang tidak serius adalah “buang-buang waktu.”
Hamdan mengungkapkan bahwa kepemimpinan Hamas terus membuat keputusan berdasarkan kerangka kerja sebelumnya yang disampaikan oleh mendiang pemimpin Perlawanan dan kepala Biro Politik Hamas, syahid Yahya al-Sinwar.
Mengenai peran AS dalam memfasilitasi agresi Israel
Pejabat senior tersebut juga menyelidiki peran yang dimainkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengeksploitasi negosiasi untuk tujuannya sendiri.
Ia mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Gedung Putih telah berupaya mengeksploitasi pembicaraan gencatan senjata untuk memengaruhi hasil pemilihan presiden dan untuk memisahkan garis depan Lebanon dan Gaza.
Hamdan menegaskan bahwa Washington “tidak berhasil” melakukannya.
Ia juga melihat bahwa AS adalah mitra penuh dalam kejahatan Israel, seraya menambahkan bahwa jika AS ingin menghentikan [pembantaian], AS seharusnya berhenti memasok senjata kepada [rezim Israel], yang itu tidak dilakukannya.
Menekankan bahwa Perlawanan tidak akan jatuh ke dalam “tipuan” AS, Hamdan menggarisbawahi bahwa upaya AS ini gagal setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak usulan AS tentang gencatan senjata di Lebanon.
Politik antar-Palestina
Mengenai situasi internal Palestina, Hamdan mengungkapkan bahwa komite gabungan antara Fatah dan Hamas akan mengelola urusan publik di Gaza, menggambarkan perjanjian tersebut sebagai langkah menuju “pengorganisasian rumah Palestina.”
Hamdan menyatakan Hamas lebih memilih pemerintahan persatuan nasional sebagai bagian dari perjanjian apa pun dengan Fatah, seraya mencatat bahwa rezim Israel berupaya memecah belah proyek nasional Palestina.
Pejabat Hamas menekankan bahwa “jika pembentukan pemerintahan persatuan nasional terbukti sulit, ada kepentingan rakyat kita yang harus kita penuhi dengan segala cara yang tersedia.” (HRY)
Sumber: arrahmahnews.com
