Mengubah Nama Rencana Deportasi Rakyat Gaza
Menurut Iqna mengutip Anadolu Agency, setelah gagal merelokasi penduduk Gaza melalui rencana yang disebut "migrasi sukarela", rezim Israel kini beralih ke rencana baru dan mengubah nama rencana sebelumnya.
Menurut laporan Channel 13 televisi Israel, setelah membahas masalah ini dalam pertemuan keamanan, para pejabat rezim Israel memasukkan rencana baru ke dalam agenda; rezim Israel telah memerintahkan para pejabat keamanan dan Mossad untuk tidak lagi menggunakan istilah "migrasi sukarela" untuk merelokasi penduduk Gaza.
Langkah ini diambil setelah istilah tersebut menghadapi kritik internasional yang luas, dengan komunitas internasional menganggapnya sebagai pendorong pengusiran paksa, yang menyebabkan banyak negara menentang penyerapan warga Palestina yang tinggal di Gaza.
Laporan tersebut mengatakan bahwa mulai sekarang, istilah "rencana kebebasan bergerak (plan for freedom of movement)" akan digunakan dalam semua pertemuan dan korespondensi resmi; Channel 13 dari rezim Israel menambahkan bahwa sumber-sumber yang berhubungan dengan negara-negara terkait "menyatakan optimisme bahwa perubahan terminologi dapat membantu mengubah posisi negara-negara ini dan menghidupkan kembali rencana tersebut setelah kegagalan sebelumnya."
Pada bulan April, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu telah menugaskan penasihat urusan internasionalnya, Caroline Glick, untuk memajukan rencana relokasi Palestina, termasuk menjangkau wilayah separatis Somaliland dan Republik Demokratik Kongo, meskipun upaya ini belum membuahkan hasil.
Sekitar 2,4 juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza, yang telah diblokade oleh rezim Israel sejak tahun 2007. Blokade tersebut semakin diperketat dalam beberapa tahun terakhir akibat serangan Israel terhadap Jalur Gaza. (HRY)
