Menurut Iqna mengutip Akhbar al-Shia, sebuah laporan hak asasi manusia yang baru saja dirilis memperingatkan adanya lonjakan kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap umat Muslim di India pada tahun 2026, yang mengindikasikan bahwa tahun tersebut bisa menjadi tahun paling mematikan sejak pencatatan data dimulai pada tahun 2022. Laporan tersebut mencatat puluhan kematian, ribuan penangkapan, serta penghancuran rumah, bangunan, dan tempat ibadah.

Menurut statistik yang diterbitkan oleh Torture Tracker India, setidaknya 44 Muslim telah meninggal sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, 19 orang meninggal dalam insiden yang melibatkan aparat dan lembaga pemerintah, sementara 25 orang lainnya meninggal dalam serangan massa bermotif keagamaan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Hindu.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa dalam kurun waktu antara bulan Mei - Juli saja, 25 orang Muslim meninggal, termasuk 15 orang yang meninggal di tangan polisi atau aparat keamanan dan 10 orang dalam serangan yang dikaitkan dengan kelompok ekstremis Hindu. Di antara para korban terdapat seorang anak perempuan berusia 11 tahun dan seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun.

Laporan tersebut menyoroti bahwa pelanggaran yang terjadi melampaui tindakan pembunuhan, mencakup penangkapan massal, kematian dalam tahanan, penghancuran rumah, masjid, dan tempat ibadah, serta penggusuran dan pengungsian paksa. Laporan itu juga menyoroti bahwa praktik-praktik tersebut terutama marak terjadi di Uttar Pradesh, Assam, Kashmir, dan Benggala Barat.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 1.000 rumah, tempat usaha, dan bangunan keagamaan milik umat Muslim telah hancur dalam setidaknya 21 insiden terpisah di delapan negara bagian. Setidaknya 23 bangunan keagamaan Muslim hancur di enam negara bagian dalam waktu kurang dari dua bulan, sehingga total rumah, toko, dan bangunan keagamaan Muslim yang hancur sejak awal tahun 2026 mencapai lebih dari 3.000 unit. Di Kashmir, laporan tersebut mencatat penangkapan lebih dari 2.500 orang dalam kurun waktu 48 jam setelah serangan bersenjata pada bulan Juli, serta penghancuran dua rumah keluarga menggunakan bahan peledak. Laporan itu juga merinci penangkapan yang menyasar umat Muslim di beberapa negara bagian selama berlangsungnya unjuk rasa mahasiswa.

Laporan tersebut juga mengkritik perubahan pada program kesejahteraan sosial, prosedur verifikasi kewarganegaraan, dan sistem kuota, serta pemotongan anggaran untuk urusan minoritas dan sekolah agama Islam, seraya menyoroti pengecualian 77 komunitas Muslim dari sistem kuota di salah satu negara bagian.

Para penyusun laporan memperingatkan bahwa berlanjutnya perkembangan ini dapat memperkuat kesan impunitas, khususnya dalam kasus-kasus di mana petugas kepolisian atau tokoh politik berpengaruh dituduh terlibat dalam tindakan pelanggaran. Mereka menyerukan adanya jaminan perlindungan bagi umat Muslim dan kelompok minoritas agama lainnya, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil, keagamaan, dan hukum mereka. (HRY)

4369593