Undang-undang Kewarganegaraan Baru, Tantangan Besar Demokrasi di India

TEHERAN (IQNA) - Kehidupan politik India sebagai sebuah negara yang demokratis, meskipun ada keragaman populasinya yang luar biasa, adalah salah satu peristiwa paling ajaib dalam sejarah politik modern. Para pakar ilmu politik melihat negara ini sebagai tempat lahirnya demokrasi terbesar di dunia. Kendati demikian, rencana RUU kewarganegaraan baru merupakan tantangan besar bagi demokrasi di negara ini.

Konstitusi, Alat Oposisi

Dalam perlawanan warga terhadap undang-undang baru ini menggunakan konstitusi sebagai komponen utama dalam oposisi mereka. Dalam protes tersebut menggunakan simbol patriotisme konstitusional seperti bendera nasional dan lagu kebangsaan. Langkah-langkah ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa undang-undang kewarganegaraan dan Rencana Registrasi Nasional Kewarganegaraan (NRC) merupakan ancaman untuk poros utama dan dasar-dasar identitas India. Dengan demikian, konstitusi yang seharusnya hanya menjadi kerangka kerja untuk kedaulatan, kini dengan pendekatan yang berbeda telah menjadi alat bagi orang-orang yang protes.

Keragaman Intelektual Oposisi

Demo ini dimulai dari timur laut India, khususnya propinsi Assam.

Bagi para demonstran kawasan timur laut dan komunitas Muslim di India, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi demonstrasi para akademisi dan masyarakat sipil lebih bersifat ideologis.

Mengoyak Hak-hak Kalangan Lemah

Undang-undang kewarganegaraan baru India memberikan kewarganegaraan kepada imigran dari tiga negara tetangga dengan syarat bahwa mereka bukan Muslim, karena alasan ini, warga negara Muslim memandang hal ini lebih dari sekedar undang-undang tentang imigrasi dan percaya bahwa tujuan utamanya adalah untuk menanamkan bahwa mereka adalah warga negara kelas dua. Hal ini menyebabkan demonstrasi umat Islam melawan undang-undang di seluruh India. Kendati demikian, banyak orang Hindu, Sikh dan Kristen juga menentang undang-undang tersebut.

Perang Antara Kefanatikan dan Toleransi

Kekerasan para ekstremis Hindu terhadap para demonstran semakin meningkat sejak minggu lalu, ketika Kapil Mishra, seorang politisi lokal dari Partai yang berkuasa, mengumumkan bahwa ia dan para pendukungnya akan bertindak jika polisi tidak dapat mengakhiri demo terhadap undang-undang kewarganegaraan. Beberapa jam setelah ultimatum Mishra, para pendukungnya menyerang para demonstran. Dan dalam beberapa hari, mereka membakar rumah, toko, dan masjid Muslim. Sejauh ini 39 orang, yang mayoritas dari mereka adalah Muslim, telah tewas dalam bentrokan ini. (hry)

3882645