IQNA

Editor Surat Kabar Nasional India:
7:40 - March 06, 2020
Berita ID: 3474000
TEHERAN (IQNA) - Partai yang berkuasa di India, yang sayangnya merupakan kelompok ekstremis dan anti-Islam, menggunakan para preman untuk menunjukkan bahwa orang-orang Hindu menentang protes Muslim dan pendukung undang-undang tentang penolakan kewarganegaraan; sejatinya, kekerasan itu dilakukan oleh tentara bayaran dari partai yang berkuasa guna memberikan pesan kepada para demonstran bahwa protes mereka setara dengan penindasan.

Arabi 21 melaporkan, terlepas dari peran Perdana Menteri sayap kanan India, Narendra Modi, eskalasi kekerasan terhadap Muslim di India telah menimbulkan pertanyaan tentang penyebab dan akarnya. Konflik antara Hindu dan Muslim telah meningkat di India dalam beberapa hari terakhir, setelah lawatan Presiden AS, Donald Trump ke India. Lebih dari 50 orang telah terbunuh dan 250 lainnya terluka dan beberapa masjid terbakar setelah serangan Hindu terhadap Muslim dalam beberapa hari terakhir.

Editor surat kabar Nasional India, Zafar al-Islam Khan mengatakan: “Insiden baru-baru ini dan kekerasan terhadap Muslim terkait dengan protes Muslim terhadap Undang-Undang Reformasi Nasional. Undang-undang tersebut merampas kewarganegaraan Muslim, sementara memberikan kewarganegaraan kepada non-Muslim negara-negara tetangga.”

Lampu Hijau Pemerintah India untuk Menindas Muslim

Dia menambahkan, pemerintah telah gagal menangani protes kekerasan setelah pengumuman Mahkamah Agung bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan protes damai. Karena itu, partai yang berkuasa menggunakan sejumlah preman untuk menindas dan mengakhiri protes ini di New Delhi dan kota-kota lain.

Menindas Demo, Pesan Partai Penguasa

Zafar al-Islam Khan menekankan: Partai ini berencana untuk menunjukkan bahwa umat Hindu menentang protes Muslim dan mendukung undang-undang perampas kewarganegaraan mereka guna mengirimkan pesan kepada para demonstran bahwa protes mereka ditekan dengan cara ini.

Dr Mohammad Makram Balawi, Ketua Asosiasi Asia-Timur Tengah juga mengatakan: “Mereka yang menyerang para demonstran adalah anggota geng yang terorganisir dan serangan mereka dimulai setelah para pemimpin partai yang berkuasa mengambil sikap dan menentang protes damai dan undang-undang Muslim dan demikian juga desakan Kementerian Dalam Negeri untuk implementasi undang-undang kewarganegaraan baru.”

Dia menambahkan: Umat Muslim dengan mengisyaratkan pada sikap polisi dengan tidak menanggapi pelanggaran atau kerja sama dan membantu menekan protes hukum, menuduh para geng mengikuti partai yang berkuasa dan Organisasi Sukarelawan Nasional yang disebut RSS.

Lampu Hijau Pemerintah India untuk Menindas Muslim

Menurut Balawi, beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada kelompok-kelompok kriminal untuk menyerang umat Muslim dan mereka percaya bahwa pembantaian yang terjadi di Gujarat dilakukan selama masa kepemimpinan Modi dan dengan partisipasi Amit Shah, seorang pejabat pemerintah dan dalam skala yang lebih besar untuk pembantaian serupa, mereka memilih untuk menetralisir polisi dalam demo dan penggunaan kekuatannya terhadap Muslim dan mendorong serta menjaga kerahasiaan bagi para penjahat.

Mengurangi Peran Muslim

Dengan melihat pembicaraan tentang undang-undang reformasi nasional yang mengecualikan Muslim dari kewarganegaraan, muncul pertanyaan apakah Muslim tergolong warga negara kelas dua? Dalam menanggapi hal tersebut Zafar al-Islam Khan mengatakan: "Pemerintah saat ini rasis dan menganggap penganut Hindu sebagai pemilik negara dan menganggap Muslim dan Kristen sebagai warga negara kelas dua."

Konstitusi India tidak mematuhi tuntutan-tuntutan rasis dari pemerintah ini. Jadi, jika pemerintah masih terus memerintah selama bertahun-tahun mendatang, kemungkinan dapat menghapus pilar sekuler konstitusi dan menambahkan bahan rasis sejalan dengan prioritas dan mengedepankan umat Hindu.

"Peran Muslim telah menurun tajam sejak kemerdekaan Inggris, karena semua statistik pemerintah menunjukkan bahwa proporsi Muslim di lembaga-lembaga pemerintah dan akses mereka terhadap hak kewarganegaraan tidak sesuai dengan persentase populasi mereka," kata Balawi.

Dia menambahkan: Cara-cara rasis tidak hanya dilakukan di pemerintahan Modi tetapi juga di pemerintahan sebelumnya, karena telah mengurangi peran Muslim dan memindahkan mereka pada kewarganegaraan kelas dua. Perbedaan utama antara pemerintah Modi dan mantan rekan-rekannya adalah dalam "keberanian dan keterbukaan tindakan" dan kinerja yang lebih intens dan lebih terang-terangan.

Di sisi lain, jurnalis Suriah, Wael Awad di India menekankan: “Semua orang India secara konstitusional adalah setara tanpa memandang etnis, agama, atau kelas mereka, tetapi yang terjadi sekarang adalah hasil dari penyalahgunaan dan upaya pejabat pemerintah untuk memeras minoritas Muslim. Tidak ada perbedaan antara warga negara mana pun dalam konstitusi dan jika pemerintah India tidak mematuhi undang-undang ini dan menyalahgunakan, maka secara eksplisit ada diskriminasi.” (hry)

 

3883181

Nama:
Email:
* Komentar Anda:
\