Kegiatan-kegiatan Internasional India, Mencegah Respons Global terhadap Kekerasan pada Muslim
Kekerasan baru-baru ini di Delhi, India, terhadap Muslim di negara itu belum mendapatkan konsensus global dan protes terhadap pemerintah India. Akar bentrokan ini kembali ke adopsi Amendemen Undang-undang Kewarganegaraan India di Majlis negara ini pada 11 Desember 2019. Adopsi undang-undang kewarganegaraan India ini telah mengubah adopsi 1955 yang memungkinkan minoritas agama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Persia dan Kristen dari tiga negara tetangga, Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh menjadi warga negara India dan tidak mencakup Muslim karena agama mereka.
Bentrokan itu, yang merupakan paling keras, telah menuai kritik terhadap pemerintah Perdana Menteri, Narendra Modi. Dengan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi India mengenai kesetaraan orang yang bebas dari agama, ia menekan dan membatasi Muslim India yang telah berada di negara ini selama bertahun-tahun dan telah memainkan peran penting dalam budaya dan peradaban India.
IQNA telah melakukan wawancara dengan Mohsen Rouhi Sefat, Mantan Wakil Asisten Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dan Ahli Urusan India dan Asia Tenggara terkait serangan berdarah umat Hindu fanatik di Delhi terhadap Muslim dan mengorbankan serta melukai puluhan Muslim dan membakar setidaknya 9 masjid di daerah tersebut, yang hasilnya adalah sebagai berikut:
IQNA: Apa akar dari bentrokan baru-baru ini di New Delhi?
Di India, kita telah menyaksikan dominasi pemerintahan Partai Kongres India dan Partai Revolusi India sejak kemerdekaan mereka, dimana performanya berdasarkan sekularisme dan tidak memasukkan agama dalam politik dan pemerintahan negara.
Dengan munculnya partai BJP sebagai partai nasionalis Hindu di India, banyak gagasan ini (tidak mencampurkan agama dalam pembuatan kebijakan dan administrasi negara) yang didirikan pada masa kemerdekaan India dan di bawah periode kepemimpinan Mahatma Gandhi, dan ditindaklanjuti oleh Jawal Lal Nehru dan dilaksanakan oleh klan Indira Gandhi selama beberapa periode pemerintahan Partai Kongres telah mengalami perubahan. Dengan membangkitkan sentimen massa dan ekstremis agama Hindu, partai ini berusaha untuk mengkonsolidasikan kedaulatannya dan dengan dengan cara ini dapat memenangkan suara ekstremis Hindu dalam pemilihan, yang jumlahnya tidaklah sedikit.
Kebijakan ini juga digunakan dalam pemilihan umum kedua Modi dan setelahnya dalam masalah penghapusan otonomi Kashmir, yang disebutkan dalam Pasal 37 Konstitusi India - masalah masjid Babri yang diberikan kepada umat Hindu setelah tiga puluh tahun dan masalah undang-undang Kewarganegaraan telah menyebabkan protes Muslim di New Delhi dan di tempat-tempat lain.
IQNA: kenapa masalah ini tidak terefleksikan di komunitas internasional?
Salah satu alasan munculnya masalah semacam ini di India adalah masalah ekonomi negara ini. Partai yang berkuasa India mengumumkan pada saat pemilihan umum bahwa pertumbuhan ekonominya adalah 8%, sementara kemudian dinyatakan salah dan pertumbuhan ekonomi India lebih lambat dari sebelumnya. Karena alasan ini, partai yang berkuasa mencoba menyoroti masalah tidak adanya pertumbuhan dan masalah ekonomi dengan menonjolkan masalah sosial.
Hubungan politik dan ekonomi India dengan banyak negara, termasuk Arab Saudi, yang dapat memasukkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam masalah ini, adalah alasan tidak adanya respon terhadap tindakan-tindakan ini. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dan hubungan ekonomi mereka dengan India telah menyebabkan sedikit protes terhadap pemerintah India. Namun, di Eropa dan Inggris ada protes atas kebijakan pemerintah India terhadap Muslim.
IQNA: Dapatkah negara-negara Islam melakukan hal yang sama terhadap India dalam kasus Myanmar?
Tidak, karena bobot politik kedua negara ini dan hubungan negara-negara lain dengan kedua negara ini berbeda. Tetapi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat masuk dalam masalah ini, tetapi tidak bisa mengaggap sama dengan Myanmar, dan dimensi serta perluasan keduanya berbeda, dan kapasitas organisasi dapat digunakan dalam hal ini. (hry)
