Pemakaman Islam; Dari Tantangan Hukum hingga Isu Politik dan Nasional di Jepang
Menurut Iqna mengutip alkofiya, pembahasan mengenai hak umat Muslim Jepang untuk membangun pemakaman mereka sendiri, di mana mereka dapat dimakamkan dengan bermartabat dan sesuai dengan ritual keagamaan mereka, telah dihidupkan kembali.
Hal ini jelas mencerminkan tantangan yang dihadapi minoritas agama di masyarakat di mana kremasi telah menjadi praktik dominan selama berabad-abad. Tahun lalu, proposal untuk membangun pemakaman khusus Muslim memicu gelombang protes lokal, dan gubernur Prefektur Miyagi akhirnya menghentikan proyek tersebut.
Dari perspektif komunitas Muslim, keputusan tersebut merupakan pukulan berat bagi hak asasi manusia fundamental: Kebebasan untuk menjalankan agama seseorang bahkan setelah kematian. Umat Muslim di Jepang, yang diperkirakan berjumlah antara 200.000 - 350.000 jiwa, saat ini menderita kekurangan pemakaman yang mengizinkan penguburan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memaksa banyak keluarga untuk mengangkut jenazah kerabat mereka yang meninggal dari jarak jauh atau bahkan dari luar negeri.
Dengan menekankan bahwa tuntutan mereka tidak merusak tatanan masyarakat Jepang atau mengancam stabilitasnya, umat Muslim mencari solusi manusiawi yang mengakomodasi keragaman agama yang telah menjadi kenyataan di Jepang modern. Para aktivis juga menunjukkan bahwa kekhawatiran lingkungan yang diangkat dapat diatasi secara teknis, seperti yang telah terjadi di banyak negara yang berhasil mendamaikan perlindungan lingkungan dengan penghormatan terhadap praktik keagamaan.
Para pengamat percaya bahwa isu ini mengungkapkan kesenjangan nyata antara retorika resmi yang mendukung keragaman dan keterbukaan dengan penerapan praktis hak-hak Muslim. Alih-alih dipandang sebagai ancaman, pemakaman Islam seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari perubahan demografis alami dalam masyarakat yang lebih beragam dari sebelumnya.
Umat Muslim di Jepang terus bersikeras pada hak sah mereka untuk dimakamkan secara layak, dan melihat penghormatan terhadap hak ini sebagai ujian nyata komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai koeksistensi dan kebebasan berkeyakinan, terutama di negara yang menampilkan dirinya kepada dunia sebagai model modernitas dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Di tengah perdebatan sengit ini, isu tersebut diangkat di parlemen Jepang, ketika Mizuho Umemura, seorang anggota terkemuka dari Partai Sanseito yang konservatif, menyatakan bahwa Jepang tidak membutuhkan pemakaman baru dan bahwa kremasi adalah sistem alami yang sesuai dengan tatanan negara.
Ia bahkan melangkah lebih jauh dan menyerukan kepada umat Muslim untuk mempertimbangkan alternatif yang masuk akal, seperti menerima kremasi atau memulangkan jenazah ke negara asalnya.
Pernyataannya mengejutkan komunitas Muslim, karena dipandang sebagai tanda jelas dari langkah resmi untuk menghalangi perluasan pemakaman Islam, terutama setelah pernyataannya didukung oleh beberapa anggota parlemen yang berbicara tentang ketidakmampuan Jepang untuk menanggung beban budaya baru karena kurangnya lahan.
Tiba-tiba, isu tersebut berubah dari perdebatan lokal menjadi isu politik nasional yang lebih luas, dengan umat Muslim merasa bahwa hak mereka untuk dimakamkan sesuai dengan ritual keagamaan mereka kini diperdebatkan di parlemen sebagai beban tambahan, bukan sebagai kebutuhan keagamaan dan kemanusiaan yang sah. (HRY)
