IQNA

Wawancara IQNA dengan Profesor Universitas Vancouve:
5:26 - September 29, 2020
Berita ID: 3474635
TEHERAN (IQNA) - Dr. Robert Anderson, seorang pakar Myanmar menyatakan, Orang-orang memiliki interpretasi sederhana tentang situasi minoritas Rohingya. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar kompleksitas yang melekat padanya; Mereka kaget karena akar penindasan masyarakat Rakhine, minoritas Muslim Rohingya, bahkan lebih dalam dan lebih tua dari Myanmar sebagai negara merdeka di bawah kendali militer sejak 1948.

IQNA melaporkan, nasib minoritas Muslim Rohingya di Myanmar telah mengangkat masalah hak asasi manusia dan hak minoritas di negara kecil Asia Tenggara itu. Di sisi lain, dekatnya pemilu Myanmar dan kinerja buruk pemerintah Aung San Suu Kyi dalam menangani Covid-19 telah membuat beberapa orang percaya bahwa Suu Kyi lebih mungkin untuk kalah atau kehilangan kekuasaan daripada sebelumnya.

Pakar Myanmar, Dr. Robert Anderson percaya bahwa masalah yang terkait dengan minoritas Rohingya tetap marjinal di Myanmar. Anderson, yang belajar antropologi di Universitas Chicago, sekarang menjadi Profesor terkemuka komunikasi di Universitas Simon Fraser di Vancouver, Kanada. Dia pertama kali mengunjungi Myanmar pada usia 19 tahun pada tahun 1962 dan mengunjungi pantai Arakan (Bagian Rakhine) untuk pertama kalinya pada tahun 1973. Anderson telah mengunjungi negara itu berkali-kali dan sekarang menulis tentang sejarah Myanmar pada 1940-an. Dia juga membantu Universitas Yangon (Myanmar) dalam program pascasarjana baru di bidang studi lingkungan.

IQNA - Dalam beberapa tahun terakhir kami telah melihat tekanan, pelecehan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar mencapai puncaknya dan semacam genosida telah terjadi terhadap minoritas ini. Apa akar dari tindakan- tindakan ini?

Kebanyakan orang tampaknya memiliki interpretasi sederhana tentang situasi minoritas Rohingya. Jadi ketika mereka mendengar kompleksitas yang melekat dari situasi ini, mata mereka keluar dari rongganya dan mereka terkejut, mengapa? Pasalnya, akar penindasan rakyat wilayah Rakhine bahkan lebih dalam dan lebih tua dari Myanmar sebagai negara merdeka yang dikuasai militer sejak 1948. Bagian utara Arakan (Negara Bagian Rakhine) selalu memiliki sumber daya yang kaya dan pekerja yang miskin. Itulah sebabnya orang-orang datang dari Bengal tenggara, dan kebanyakan dari mereka mungkin telah ada di sana sejak abad ke-16, tetapi penduduk asli lainnya juga tinggal di sana jauh sebelum itu.

Kerajaan Arakan, yang sekarang menjadi rumah bagi Rohingya, sangat berpengaruh pada abad ke-16 dan menguasai pelabuhan Chittagong dan sebagian Benggala tenggara dan sekitarnya. Arakan tidak pernah membayangkan kehilangan kontak dengan Chittagong; Jacques Leider, seorang sejarawan abad kedelapan belas, telah melakukan penelitian terpenting di bidang ini.

Terinspirasi oleh pekerjaan Leider, saya memutuskan untuk mempelajari catatan dari tahun 1790 hingga 1802 di perpustakaan Inggris, dan dokumen-dokumen ini menunjukkan kasus pertama yang diketahui dari 25.000 pencari suaka dari Arakan pada tahun 1797-98 di seberang Sungai Naf. Mereka datang ke Bengal dan mencoba melarikan diri dari pendudukan tanah mereka oleh Tentara Bumah raja Ava yang berbasis di Mandalay, yang disertai dengan gelombang besar pencari suaka di akhir abad ke-18 di negara berpenduduk jarang ini.

Akar Penindasan Minoritas Muslim Rohingya Lebih Tua dari Myanmar

Pada 1798, pengungsi Budha serta Muslim ditempatkan bersama di sebuah tempat yang disebut Cox's Bazaar. Cox adalah seorang komisaris urusan pengungsi dari 1798 sampai 1799, dan dia melakukan segala daya sebelum dia meninggal karena malaria pada tahun 1800 sehingga mereka dapat dimukimkan kembali. Ini adalah wilayah tempat tinggal 700.000 Rohingya sekarang.

Gelombang pengungsi baru-baru ini bukanlah hal baru. Hal yang sama terjadi pada tahun 1992. Tekanannya sedikit berbeda di setiap gelombang, tetapi kelompok-kelompok ini, yang sekarang disebut Rohingya, telah terikat bersama selama berabad-abad dan menyeberangi Sungai Naf. Tapi sekarang Bangladesh tidak punya tanah kosong untuk mereka dan Myanmar tidak menganggap mereka sebagai warga negara dan tidak mau menerimanya.

Dengan demikian, pemerintah Myanmar, dengan kekuatan militer, melalui tekanan pada minoritas ini, mengklaim memenuhi harapan sosial masyarakat Bamar (orang-orang yang secara historis adalah orang Burma) dan bermaksud untuk memberikan apa yang disebut keamanan perbatasan terhadap "tamu yang tidak dapat diandalkan atau merepotkan" di Penduduk asli Myanmar sekarang disebut sebagai minoritas Rohingya. Hasilnya adalah bahwa pemerintah, alih-alih merasa berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap orang-orang ini, malah menutup mata terhadap semua yang terjadi di sana dan mengatakan bahwa solusinya sangat rumit!

IQNA - Salah satu kritik yang dilontarkan kepada Aung San Suu Kyi karena tidak mengambil sikap yang jelas terhadap kejahatan militer Myanmar. Sejauh mana Aung San Suu Kyi harus disalahkan atas situasi minoritas Rohingya ini?

Ayah Suu Kyi dibunuh pada tahun 1947 saat ia masih kecil dan sejak itu dielu-elukan sebagai pahlawan tentara dan pendiri bangsa. Meskipun Suu Kyi beremigrasi dengan ibunya ke luar negeri dan menikah di Inggris, Suu Kyi menganggap militer sebagai bagian dari identitasnya, dan bahkan ketika dia dipenjara oleh militer Myanmar, dia secara mengejutkan menyebut mereka sebagai "saudara saya", yang membuat malu beberapa tentara. Namun hal itu tidak cukup untuk mengurangi perilaku kekerasan dan ancaman yang bertentangan dengan klausul ras nasional dalam konstitusi 2008. Militer telah bentrok dengan suku-suku non-Burma selama beberapa generasi, tetapi kebanyakan istri perwira militer mengagumi Suu Kyi. Aung San Suu Kyi adalah perdana menteri, dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), bertanggung jawab atas semua kementerian kecuali keamanan (keamanan perbatasan dan pembangunan perbatasan, polisi dan pertahanan).

Akar Penindasan Minoritas Muslim Rohingya Lebih Tua dari Myanmar

Suu Kyi mungkin secara pribadi bukan pendukung penganiayaan terhadap Muslim Rohingya, tetapi dia tahu bahwa militer dan banyak orang Burma menganggap Rohingya sebagai imigran Muslim dari Chittagong, dan mengklasifikasikan mereka sebagai "orang asing" dan "tamu". Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Rohingya bukanlah "ras nasional" dan tidak ada dalam daftar sensus resmi sekitar 135 kelompok etnis. Meskipun gagasan "imigrasi" hanya berlaku untuk sebagian minoritas Rohingya, pada kenyataannya berpengaruh secara politik di daerah pemilihan Myanmar.

Mungkin itu sebabnya dia tidak menghukum militer, tapi mengisyaratkan penyelidikan atas kejahatan militer mereka. Sebuah gerakan besar yang disebut Ma Ba Tha (Asosiasi Patriotik Myanmar, disingkat Ma Ba Tha, adalah organisasi ekstrimis nasionalis Buddha) secara konsisten mempopulerkan definisi di kalangan umat Buddha Bamar (kelompok etnis mayoritas Burma) bahwa mereka hanya "tamu dan imigran". Mereka tidak memiliki status hukum.

Akar Penindasan Minoritas Muslim Rohingya Lebih Tua dari Myanmar

Tidak hanya para bhikkhu yang memiliki perasaan ini. Ada umat Buddha yang tidak menyetujui gerakan Ma Ba Tha tetapi sangat prihatin tentang masa depan dan integrasi agama Buddha di Myanmar, terutama karena mereka telah melihat militer memperluas hubungannya dengan biara-biara sejak tahun 1990, dan mereka juga prihatin tentang pengaruh yang meluas ini.

IQNA: Apakah perbedaan agama antara umat Buddha dan Muslim di Myanmar menjadi alasan untuk menekan minoritas Rohingya? Seberapa benar ini?

Benar bahwa warga Bamar di Myanmar, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Buddha, mengkhawatirkan jumlah relatif dan pengaruh populasi Muslim di negara tersebut, bahkan penganut Buddha yang lahir dan besar di pantai Arakan (sekarang disebut Negara Bagian Rakhine) khawatir akan kehadiran Muslim sejak dekade 1920-an, tetapi kekhawatiran ini bukanlah hal baru, dan Bamar lainnya telah mengungkapkannya.

Tetapi harus dikatakan bahwa komunitas Muslim telah hadir di bagian Myanmar ini setidaknya selama lima ratus tahun terakhir, dan pada abad ke-18 dan ke-19 komunitas ini telah tumbuh dan berkembang di sepanjang pantai Arakan. Sejak 1948, pemerintah Myanmar telah menjadikan penindasan terhadap komunitas minoritas menjadi tugas yang mudah dan menggunakannya bila diperlukan, terutama di daerah perbatasan seperti pantai utara Arakan, tempat minoritas Rohingya sekarang terkonsentrasi.

Jadi minoritas ini, yang sebenarnya terdiri dari etnis yang berbeda (Mro, Khami Daignet Kaman dan Muslim dari Pulau Ramree) dan kelompok lemah, adalah sisi tertindas dari isu yang dapat dengan mudah tertindas, terutama jika mereka terlihat mendukung perjuangan kemerdekaan. Seperti gerakan ARSA yang menyerang dua belas pos polisi perbatasan pada 2017.

Meskipun ekstremisme telah berkembang di antara sekelompok orang dalam beberapa tahun terakhir, prasangka umum Buddha tidak berlaku untuk semua Muslim di Myanmar, yang telah digunakan sebagai alasan untuk menindas minoritas Rohingya. Ada juga gerakan menentang isu-isu seperti pluralisme, multipartai, dan demonstrasi solidaritas dengan Muslim dan minoritas lainnya. Untuk memahami penindasan terhadap Rohingya, perlu untuk mempelajari pergerakan historis ini dalam konteks khusus ini.

IQNA: Menurut Anda, bagaimana pemerintah Myanmar dapat dipaksa untuk berhenti membunuh minoritas Rohingya?

Myanmar tidak mungkin dipaksa untuk mengakhiri perangnya dengan minoritas, tetapi pemerintah dapat ditekan untuk mengumumkan gencatan senjata dan menandatangani perjanjian perdamaian melalui negosiasi dan saling menghormati. Sebagian besar pihak yang terlibat berusaha untuk berdamai, tetapi dua kelompok gerilyawan militan Arakan di bagian Rakhine utara telah membuktikan bahwa kesepakatan semacam itu, jika ada, tidak efektif. Dewan Keamanan PBB tidak memiliki kehadiran militer, dan anggota seperti Cina dan mungkin Rusia memblokir ultimatum ke Myanmar.

ASEAN memiliki dua anggota; Indonesia dan Malaysia yang memiliki sumber daya militer dan mayoritas Muslim, namun tekanan mereka saja tidak cukup. Selain itu, perlakuan terhadap minoritas oleh negara-negara yang sama ini dapat dikritik. Pandangan saya adalah bahwa tidak ada perlakuan negara terhadap minoritasnya yang dapat diterima oleh para kritikus. Namun, tentara Indonesia atau Malaysia dapat bertindak sebagai penjaga perdamaian jika dilatih dan diarahkan dengan baik.

PBB dapat mengirimkan unit penjaga perdamaian yang profesional dan terlatih. Cina dapat memaksa Myanmar untuk berhenti membunuh hanya jika kepentingan ekonominya mengganggu investasi super besar di selatan. Jika pusat wisata pantai yang menguntungkan di Rakhine selatan benar-benar ditutup oleh konflik, tempat-tempat di ibu kota Myanmar akan beralih ke militer karena alasan ekonomi, tetapi ini mungkin tidak efektif. Demonstrasi populer seperti yang terjadi antara 2014 dan 2015 menentang pembangunan tembok besar (propinsi Cina dan Burma) di Bagian Kachin sepertinya tidak akan menguntungkan Rohingya.

IQNA - Bagaimana situasi ras dan agama minoritas lainnya di Myanmar?

Situasi etnis dan agama minoritas lainnya di Myanmar sangat berbeda. Di Bagian Kachin, ada perang yang berlangsung lama dan melelahkan dengan tentara Myanmar, tetapi bukan karena Kachin lebih Kristen dan tentara lebih beragama Buddha. Perang Kachin terjadi karena orang Kachin menolak Burmanisasi dan melihat kemerdekaan (dan pendapatan sumber daya) mereka hilang selama tujuh puluh tahun. Rasa frustrasi di antara umat Buddha Arakan di Bagian Rakhine dengan pemerintah pusat bukan karena mereka adalah jenis penganut Buddha yang berbeda dari hati Bamar, tetapi karena mereka telah kehilangan atau berpikir bahwa mereka kehilangan kebebasan bahasa dan budaya mereka.

Seperti Mostar (kota di Bosnia) dan Kosovo; Mereka tidak melupakan penaklukan dan pendudukan wilayah oleh kerajaan Ava dari tahun 1784 - 1786. Umat ​​Buddha Arakan ini, yang menurut militer berperang untuk mereka, mengirim pemuda mereka dari Negara Bagian Rakhine ke Bagian Kachin untuk dilatih oleh perwira militer berpengalaman, kebanyakan Kristen, di Tentara Gerilyawan Kemerdekaan Kachin.

Saya juga mengunjungi masjid dan bertemu dengan Muslim di bagian lain Myanmar - meskipun tidak sejak pengusiran Rohingya pada 2017 - dan saya sering mendengar bahwa mereka konservatif tetapi masih merasa seperti di rumah sendiri. Mereka benar-benar "di rumah" dan telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka menghitung risikonya dan tinggal di Myanmar. Tidak bisa dinilai secara eksplisit. Saya mendorong orang lain untuk mempelajari situasi dan berkonsultasi dengan mereka, termasuk para pemimpin dari berbagai komunitas Muslim di Myanmar.

IQNA - Myanmar akan menggelar pemilu pada November. Apa prediksi Anda tentang hasil dan konsekuensinya?

Analis Myanmar juga sangat bingung dengan hasil pemilu 8 November, meski memiliki banyak sumber dan bukti. Saya juga tidak dapat berkomentar tanpa bukti ini dan memprediksi pemilihan.

Ketika Aung San Suu Kyi bersaksi di Den Haag Desember lalu, analis di Yangon mengatakan penampilannya di sana akan mengarah pada kemenangan akhirnya dalam pemilihan berikutnya. Tapi sebelas bulan dalam politik adalah waktu yang lama. Sejak itu, kinerja pemerintah Suu Kyi dalam banyak masalah mengecewakan. Kinerja kementerian sipil dalam memerangi virus corona akan mempengaruhi pemilihan November mendatang.

Akar Penindasan Minoritas Muslim Rohingya Lebih Tua dari Myanmar

Suu Kyi bukanlah pemenang atau pecundang dalam penindasan Rohingya, tetapi mungkin kehilangan kursi parlemen ke USDP jika para pemilih berbahasa Bamar pusat Myanmar berpikir dia tidak dapat terus mengembangkan pariwisata, investasi asing langsung, ekstraksi sumber daya dan banyak lagi. Terlepas dari reputasi internasionalnya yang lama dan kompleks, pada dasarnya ia adalah politisi Bamari, tetapi ia memiliki jaringan pendukung di negara-negara tetangga.

Baik partainya (NLD) maupun partai militer (USDP atau partai sempalan barunya) tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan lebih dari beberapa kursi di Bagian Arakan / Rakhine. Banyak partai lokal di Arakan berada di atas angin, dan kekuatan militan Buddha yang dikenal sebagai Tentara Arakan, yang terkena tembakan artileri dan beberapa lainnya terluka minggu lalu, sedang memerangi tentara Myanmar; Rohingya tidak memiliki perwakilan dalam pemilihan mendatang.

Ini menunjukkan betapa marjinalnya nasib orang-orang Rohingya di Myanmar, kecuali 200.000 orang yang terusir dari rumah mereka di bagian Arakan / Rakhine pada 2016-17.

IQNA: Bisakah kehadiran tiba-tiba dua tentara Myanmar di Den Haag minggu lalu mengubah status keterlibatan Myanmar dalam kasus Rohingya?

Jika kesaksian mereka terbukti valid dan diterima oleh Pengadilan Internasional (dalam kasus Gambia dan Myanmar), pengadilan tersebut dapat mempertimbangkan bukti-bukti pengusiran tentara secara sistematis dan kejam dari tanah mereka sebagai dasar untuk pembersihan sistematis bagian-bagian perbatasan Negara Bagian Rakhine dari para teroris anti-pemerintah.

IQNA: Bagaimana Anda melihat masa depan Myanmar dengan perlakuan pemerintah terhadap minoritas Rohingya? Apakah ada kemungkinan hukuman internasional terhadap negara ini atas pelanggaran hak asasi manusia?

Myanmar tampaknya bekerja dengan tiga kecepatan yang berbeda: Cukup cepat dan terbuka untuk mayoritas Bamar dan penuh dengan potensi sosial-ekonomi bagi mereka, lebih lambat dan lebih optimis untuk beberapa minoritas dan lambat serta tertutup untuk minoritas seperti Muslim Rohingya. Oleh karena itu, kinerja negara secara keseluruhan berada pada tingkat yang optimal di bawahnya dan energi potensial sebagian dari populasi mudanya terbuang percuma. Akibatnya, kaum muda Rohingya telah mempertaruhkan nyawa mereka di laut lepas selama tiga generasi dan frustasi karena potensi pembangunan negara tidak akan pernah mencakup mereka. Mereka kebanyakan tinggal di Asia Selatan, Bangladesh atau India sebagai buruh atau tenggelam di laut.

Dari tahun 1991 hingga sekitar 2015, sanksi- sanksi dijatuhkan pada pemerintah militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia, tetapi tidak dengan referensi khusus untuk Rohingya. Sanksi dua puluh dua tahun telah menunjukkan bahwa semua kelompok Myanmar mahir dalam menghindari sanksi di beberapa bidang ekonomi (seperti contoh lain seperti Kuba, Afrika Selatan atau Iran), dan hukuman yang dijatuhkan di Myanmar lebih bersifat menghukum orang miskin.

Pertanyaannya adalah, "Di manakah kekayaan yang seharusnya diciptakan di jantung Negara Bagian Rakhine Utara (Arakan)?" Jawabannya adalah mereka mengekstraknya dan memindahkannya ke tempat lain. Yang tersisa adalah populasi besar orang miskin dan sejumlah kecil ras Rohingya yang sukses dan terhubung dengan baik, beberapa di antaranya memiliki sejarah keberadaan hukum (sebelum 1948) di negeri-negeri ini. Meskipun demikian, terlepas dari kesulitan besar ini, orang-orang miskin ini telah menjadi melek huruf, telah mempelajari Bamar di sekolah Myanmar, hanya belajar sedikit bahasa Inggris, dan dapat menemukan tempat mereka dalam symbol- simbol Bamar. Ingat ini terjadi pada populasi yang terkenal dua puluh tahun lalu karena tingkat melek hurufnya yang rendah; Beberapa juga memiliki pengetahuan Alquran.

Kelompok dan individu lain yang sebelumnya memasuki wilayah utara Arakan sering meninggal akibat badai, malaria, kolera atau Shigella (sejenis penyakit bakteri). Keluarga yang masih hidup ini rentan. Setiap bangunan permanen yang dibangun di lepas pantai berada di bawah badai paling parah di dunia, itulah sebabnya ibu kota lama Myanmar, Mrauk-U, dibangun di pedalaman pada abad ke-16.

Akar Penindasan Minoritas Muslim Rohingya Lebih Tua dari Myanmar

Ketika Myanmar menyambut orang-orang yang pergi untuk hidup di Asia Selatan dan di tempat lain bertahun-tahun lalu, masyarakat menemukan pandangan yang positif. Tetapi kecuali pemerintah menjadi lebih inklusif dan terlibat dengan semua minoritas, baik di daftar sensus atau mereka yang tidak ada dalam daftar (seperti Rohingya), sayangnya situasinya tidak akan membaik dan akan bentrok dengan negara lain di perbatasannya.

Masalah Rohingya, Rakhine, Arakan adalah salah satu tantangan moral dan hukum yang paling mengkhawatirkan. Tetapi sedikit yang akan berubah sampai mereka lebih dipahami oleh semua pihak. Menurut pengalaman saya, sanksi-sanksi memicu akuntabilitas tetapi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. (hry)

 

3923794

Nama:
Email:
* Komentar Anda:
* captcha:
\