“Seratus tokoh Maroko meminta pemerintah mengakhiri normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan zionis,” menurut Iqna, mengutip Russia Today.
Dalam seruan yang ditandatangani oleh tokoh politik, ekonomi dan hak asasi manusia Maroko itu disebutkan jika pemerintah Maroko menganggap masalah Palestina sebagai masalah nasional sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan istana, Kebijakan resmi negara terhadap musuh kemerdekaan Palestina tidak bisa menjadi sekutu dengan mereka.
Dalam seruan ini, pemerintah Maroko diminta mengutuk keras pendudukan militer Palestina dan memutuskan hubungan apapun dengan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan rezim apartheid.
Para penandatangan seruan tersebut juga menyatakan, situasi di Palestina, terutama di wilayah yang diduduki pada tahun 1967, tidak pernah lebih buruk dari sekarang. Zionis secara terbuka dan eksplisit menuntut penghancuran bangsa Arab, penghancuran Masjid Al-Aqsa, dan penghancuran lingkungan dan kota Palestina. Seperti yang dilakukan para pemukim di bawah perlindungan tentara Israel baru-baru ini di Huwara, dan juga dalam proyek percepatan penggusuran penduduk yang tersisa di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem. Sekarang Zionis menyatakan bahwa Otoritas Palestina juga merupakan organisasi teroris.
Dalam seruan ini ditekankan bahwa pemerintah ini dianggap sebagai pemerintahan Israel yang paling ekstrim, dan sekarang menerapkan pendudukan militer tanpa topeng demokrasi, dan ini pasti akan menyebabkan isolasi di tingkat internasional.
Pada 10 Desember 2020, pemerintah Maroko melakukan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan Donald Trump dan mengumumkan terjalinnya hubungan persahabatan dengan rezim ini dengan mengabaikan tindakan Israel dalam kelanjutan pendudukan dan penyitaan tanah-tanah Palestina.
Pada tanggal 22 bulan tersebut, Saadeddine Othmani, Perdana Menteri Maroko, menandatangani deklarasi bersama tentang pembentukan hubungan antara negaranya, Israel dan Amerika Serikat selama kunjungan pertama delegasi pejabat Israel-Amerika ke Rabat, ibu kota Maroko.
Setelah UEA, Bahrain, dan Sudan, Maroko adalah negara Arab keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan kemarahan bangsa-bangsa Arab. (HRY)