Menurut Iqna, mengutip Sky News, PBB pada Selasa, sebagai tanggapan atas keputusan Paris yang melarang hijab bagi para atlet Prancis di Olimpiade tahun depan, mengumumkan penolakan mendasarnya terhadap masalah ini.
Marta Hurtado, juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, mengatakan pada konferensi pers berkala PBB di Jenewa, menanggapi pertanyaan tentang larangan berhijab bagi atlet Prancis di Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris, “Secara umum, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia percaya bahwa tidak seorang pun boleh mendikte perempuan tentang apa yang harus dipakai atau tidak.”
Minggu lalu, Menteri Olahraga Prancis, sebagai kelanjutan dari kebijakan pemberantasan hijab di negeri ini yang belakangan semakin intensif di sekolah-sekolah dan diartikan sebagai Islamofobia, mengumumkan larangan berhijab bagi atlet Prancis di Olimpiade Paris 2024.
Amelie Oudea Casetra menegaskan, perwakilan tim olah raga kita di tim Prancis pada Olimpiade Paris tidak akan berhijab.
Ia, seperti halnya Menteri Pendidikan Nasional dan Pemuda Perancis, yang menafsirkan pelarangan pakaian Islami di sekolah-sekolah di negaranya sejalan dengan kebijakan sekularisme pemerintah, menjadikan prinsip ini sebagai dasar keputusan Kementerian Olahraga Perancis di Olimpiade tahun depan, yang akan diadakan pada 26 Juli -11 Agustus 2024.
Berdasarkan doktrin fundamentalnya tentang laisitas, Prancis adalah salah satu dari sedikit negara yang melarang perempuan Muslim mengenakan jilbab di ruang publik dan arena olahraga. Masih harus dilihat apakah pemerintah negara tuan rumah Olimpiade 2024 ini akan mencoba memperluas larangannya terhadap atlet dari negara lain juga. (HRY)