Reaksi terhadap Pernyataan Beijing tentang Pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi di Palestina
Menurut Iqna mengutip situs berita Hamas, Husam Badran, kepala Kantor Hubungan Nasional dan anggota kantor politik gerakan Hamas, mengatakan: “Pernyataan Beijing merupakan sebuah langkah positif menuju tercapainya persatuan nasional Palestina, dan pentingnya hal ini dilihat dari segi lokasi dan pemerintahan tuan rumah, karena kita berbicara tentang Tiongkok yang mempunyai bobot internasional dan pendiriannya yang tegas dalam mendukung permasalahan Palestina”.
Badran mengapresiasi upaya besar Tiongkok untuk mencapai kesepakatan ini dan menambahkan: “Beijing bergerak ke arah ini untuk pertama kalinya karena bobot dan posisinya dan inilah yang kita perlukan sebagai warga Palestina untuk melawan kebijakan monopoli AS terhadap isu Palestina karena pemerintah AS menentang konsensus nasional Palestina dan sepenuhnya bias. Dan mereka bahkan ikut serta dalam kejahatan rezim pendudukan Israel terhadap rakyat kami”.
“Perjanjian ini dibuat di saat yang penting karena rakyat Palestina sedang dihadapkan pada perang genosida, khususnya di Jalur Gaza,” imbuhnya.
Seorang anggota kantor politik Hamas menyatakan isi pernyataan resmi yang ditandatangani kelompok Palestina sudah jelas dan bukan sesuatu yang disusun dan dipublikasikan kemarin.
Al-Mayadeen juga mengutip Ihsan Ataya, anggota Dewan Politik Gerakan Jihad Islam Palestina, dan melaporkan: “Apa yang dibocorkan ke media tentang isi pernyataan akhir dialog Palestina di Tiongkok adalah salah”.
Sebelumnya, beberapa media menyebutkan, dalam pernyataan akhir pertemuan Beijing, komitmen pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya ditegaskan sesuai resolusi internasional 181 dan 2334.
Dalam reaksinya terhadap materi media ini, Ataya berkata: “Gerakan Jihad Islam menentang formula apa pun yang mengakui Israel secara terbuka atau implisit, dan selalu meminta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk berhenti mengakui Israel”.
Seorang anggota dewan politik gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan Jihad Islam telah menuntut pembentukan komite darurat atau pemerintahan darurat untuk mengatur pertempuran melawan genosida dan rencana serta program untuk menghancurkan perjuangan Palestina.
Hari ini, Selasa, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengumumkan kesepakatan kelompok Palestina untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi dan mengeluarkan pernyataan bersama di akhir pertemuan dua hari di Beijing.
Perjanjian ini merupakan hasil perundingan di Beijing yang dihadiri oleh Musa Abu Marzouk, perwakilan senior Hamas, dan Mahmoud al-Aloul, anggota Komite Sentral Fatah.
Fatah sekarang bertanggung jawab atas Tepi Barat yang diduduki dan Hamas bertanggung jawab atas Gaza. Namun, setelah kemenangan Hamas pada pemilu 2006 dan penguasaan Jalur Gaza, hubungan mereka menjadi sangat tegang.
Perbedaan-perbedaan ini telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dan sebelum dimulainya perang Gaza, perwakilan Hamas telah mencapai kesepakatan dengan Otoritas Palestina mengenai administrasi Jalur Gaza.
Kini, dalam pernyataan bersama yang disebut “Deklarasi Beijing,” kelompok-kelompok Palestina telah sepakat tentang bagaimana memerintah Gaza setelah perang berakhir. (HRY)
