Dualitas Masyarakat Internasional terhadap Pemindahan Paksa Penduduk Gaza
Menurut Iqna mengutip Pusat Informasi Palestina, Friedman menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga diskriminatif dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Menurutnya, pembatasan ini, yang tidak mengizinkan orang meninggalkan Gaza, telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang motivasi di balik pendekatan ini dan legitimasinya.
Perselisihan dalam kebijakan imigrasi dan hak untuk mencari peluang
Dr. Shuki Friedman menjelaskan bahwa membandingkan Gaza dengan wilayah lain yang dilanda krisis mengungkap kesenjangan yang jelas dalam cara komunitas internasional menangani krisis kemanusiaan. Tidak seperti banyak daerah yang terkena dampak perang atau krisis, di mana pengungsi mencari suaka atau kehidupan yang lebih baik di negara lain dan sering kali menarik dukungan internasional, penduduk Gaza menghadapi pembatasan yang secara efektif membatasi mereka di dalam wilayah tersebut. Dia menekankan bahwa standar ganda ini didorong oleh motif politik dan tidak bermoral dan sebenarnya digunakan untuk tujuan politik dalam konflik Timur Tengah.
Menurut artikel tersebut, sementara para pemimpin dunia dengan tepat berpendapat bahwa pemindahan paksa penduduk sipil tidak dapat diterima, seringkali orang yang sama menentang migrasi sukarela penduduk Gaza untuk mencari kondisi yang lebih baik. Ketidaksesuaian dalam kebijakan dan standar ini memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut dan membuat penduduk Gaza terperangkap dalam lingkaran setan penderitaan, keputusasaan, dan kekerasan.
Friedman, mengacu pada peran lembaga internasional dan negara-negara Arab dalam melanggengkan krisis ini, menekankan bahwa, tidak seperti krisis serupa di tempat lain, komunitas internasional tidak hanya tidak mendukung migrasi sukarela, tetapi juga telah mengadopsi pendekatan diskriminatif terhadap penduduk Gaza.
Pada bagian akhir artikelnya, penulis menekankan bahwa masyarakat internasional harus membedakan antara perpindahan paksa dan pilihan migrasi sukarela. Menurutnya, mencegah orang meninggalkan Gaza juga merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia, dan membuka rute aman untuk migrasi sukarela tidak hanya merupakan tindakan kemanusiaan, tetapi juga kewajiban moral bagi masyarakat internasional. (HRY)
