
Menurut Iqna mengutip Al-Shi’a News, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia telah memperingatkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kebencian, kekerasan, dan diskriminasi sistematis terhadap umat Muslim di India.
Dalam sebuah pernyataan, Majlis tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang digambarkannya sebagai "kemerosotan yang cepat dan berbahaya" dari situasi minoritas agama, menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk memastikan perlindungan mereka dan mengakhiri impunitas bagi para pelaku.
Pernyataan tersebut mencatat peningkatan Islamofobia dan kerusuhan sipil, yang menciptakan lahan subur bagi pelanggaran hak-hak Muslim secara berulang.
Majlis tersebut mencatat beberapa insiden yang didokumentasikan sejak Oktober 2025, termasuk serangan yang dilakukan dengan dalih "perlindungan sapi". Yang paling menonjol adalah serangan terhadap pengangkut ternak di distrik Jalna, Maharashtra, di mana para korban mengalami kekerasan dan penghinaan di depan umum.
Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia juga menyoroti normalisasi ujaran kebencian dalam pertemuan publik, termasuk retorika provokatif yang menyebut Muslim sebagai teroris dan menyerukan boikot ekonomi terhadap mereka, yang berkontribusi pada penyebaran ketakutan dan dehumanisasi mereka.
Pernyataan itu juga merujuk pada apa yang disebutnya sebagai pengucilan ekonomi sistematis terhadap Muslim melalui kampanye yang menyebut pekerjaan mereka "tidak diinginkan" atau "najis", menekankan bahwa praktik-praktik ini memperluas diskriminasi ke dalam detail kehidupan sehari-hari.
Majlis tersebut menekankan bahwa data tentang kejahatan kebencian menunjukkan pola yang berulang di seluruh India, dan memperingatkan bahwa kebungkaman internasional yang berkelanjutan dapat memperkuat impunitas, memperdalam perpecahan sektarian, dan merusak stabilitas jangka panjang di Asia Selatan.
Majlis tersebut juga meminta Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pemantauan situasi hak asasi manusia di India. Majlis tersebut juga meminta Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama, hak-hak minoritas, pemberantasan rasisme, dan pembunuhan di luar hukum untuk segera mengambil tindakan dan berdialog dengan pihak berwenang India.
Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia menyerukan kepada Organisasi Kerja Sama Islam untuk mengadakan pertemuan konsultatif darurat dan membentuk mekanisme pencarian fakta, serta meminta negara-negara anggota ASEAN untuk mengangkat isu ini melalui saluran diplomatik regional dan bilateral. (HRY)