IQNA

Wawancara dengan IQNA:

Pendekatan Asia Tenggara terhadap krisis Rohingya/ Peran kampanye kebencian terhadap Islam

22:14 - September 15, 2017
Berita ID: 3471561
MALAYSIA (IQNA) - Ketua Dewan Penasehat Organisasi Islam Malaysia menjelaskan proses sikap negara-negara Asia Tenggara terhadap pembunuhan muslim Rohingya dan mengungkapkan, kami berupaya berdialog dengan sejumlah organisasi internasioanl guna menambah tekanan terhadap Myanmar.

Muhammad Azmi Abdul Hamid, Ketua Dewan Penasehat Organisasi Swasta Islam Malaysia yang aktif dalam ranah membantu masyarakat Myanmar dan Palestina saat wawancara dengan IQNA dengan mengisyaratkan akar krisis Rohingya mengungkapkan, akar utama krisis Rohingya di Myanmar adalah kampanye kebencian terhadap Islam dan muslim, yang sekaligus ada pada periode pemerintahan militer dan juga di pemerintahan terpilih sekarang ini.

"Kampanye ini dengan tujuan mengingkari hak-hak muslim dan genosida etnis minoritas muslim Rohingya di tempat mereka; propinsi Arakan dari tahun-tahun sebelumnya yakni pembunuhan umum muslim terus berlanjut pada tahun 1942,” imbuhnya.

Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan, ada bukti yang memberitahukan pembunuhan umum 100 ribu muslim Rohingya oleh pemerintah militer Myanmar pada tahun tersebut dan dituangkan di sumber-sumber sejarah.

"Setelah kemerdekaan Burma dari Inggris pada tahun 1948, propinsi Arakan di barat laut Myanmar juga terpaksa menjadi bagian dari RepublikPersatuan Myanmar,” jelasnya.

Ia lebih lanjut menegaskan, para pemimpin politik dan para pemimpin Buddha Burma senantiasa menciptakan rasa tidak aman dan takut terhadap umat muslim di kalangan para non muslim. Mereka mengklaim kehadiran umat muslim Rohingya pada akhirnya suatu saat nanti akan menyebabkan penguasaan mereka atas negara dan akan merubah Burma menjadi sebuah negara Islam.

Muhammad Azmi Abdul Hamid mengatakan, dengan demikian, pada tahun 1982 dalam hukum kewarganegaraan yang disetujui oleh pemerintah Burma, kewarganegaraan Rohingya sengaja dihapus dari list kewarganegaraan warga negara ini. Setelah itu, umat muslim Rohingya menjadi target penindasan dan aksi-aksi militer tentara dan polisi Myanmar terus berlanjut mengarah mereka dan lambat laun umat muslim Rohingya tidak mendapatkan banyak hak-hak utamanya.

Aktivis sosial Malaysia ini melanjutkan, akibat dari sejumlah perilaku inilah umat muslim Rohingya mendapatkan sejumlah kekerasan paling mengerikan, yakni pembunuhan, penyiksaan, penangkapan tanpa dalil, pengasingan, pembakaran rumah mereka, pembatasan hilir mudik, pembatasan pernikahan, penolakan perawatan kesehatan, penolakan akses terhadap pendidikan, anak-anak gelandangan dan pembakaran sejumlah masjid dan toko.

Ia menegaskan, alasan utama krisis ini adalah pengingkaran hak kewarganegaraan dan penghancuran kehidupan muslim Rohingya oleh para pejabat Myanmar.

Pendekatan negara-negara Asia Tenggara terhadap Krisis Rohingya

Muhammad Azmi Abdul Hamid lebih lanjut mengatakan, Malaysia dan Indonesia telah mengemukakan masalah Rohingya di tengah-tengah masyarakatnya di tingkat yang tepat dan dengan sejumlah upaya dewan penasehat organisasi swasta Islam di Malaysia, saat ini masalah tersebut mendapat atensi khusus di kalangan pemerintah dan warga Malaysia.

"Dengan menggunakan sejumlah kampanye pendidikan, demo, khotbah, liputan media, dialog, pameran, aktivitas pemerintah dan organisasi-organisasi swasta, pengiriman orang-orang untuk aktivitas kemanusiaan ke Myanmar dan Bangladesh, terciptalah pengetahuan baik tentang krisis muslim Rohingya dan saat ini masalah tersebut memiliki kedudukan tinggi di program negara,” imbuhnya.

Ia menambahkan, di Indonesia juga terbentuklah pengetahuan baik tentang masalah Rohingya lewat beragam kampanye dan program-program kemanusiaan. Beragam kampanye diselenggarakan oleh organisasi-organisasi swasta di negara ini untuk menyelamatkan umat muslim Rohingya.

Muhammad Azmi melanjutkan, Singapura demikian juga Brunei memberikan bantuan terkait hal ini. Begitu juga Filipina.

Beragam upaya jelas telah dilakukan oleh pemerintah sejumlah negara; namun sejumlah organisasi swasta melakukan sejumlah program untuk memberikan bantuan.

Ia menambahkan, Thailand meski negara Buddha namun organisasi swasta Islam di negara ini banyak melakukan aktivitas. Negara ini membutuhkan uluran tangan untuk umat muslim dan aktivitas kemanusiaan dan bantuan ke umat muslim.

Pendekatan Asia Tenggara terhadap krisis Rohingya/ Peran kampanye kebencian terhadap Islam

Muhammad Azmi mengatakan, negara kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam tidak melakukan banyak aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang krisis Rohingya, dan ini dikarenakan ketergantungan dan hubungan mereka dengan para biksu Buddha Myanmar.

Ia menambahkan, sekarang ini sejumlah organisasi swasta Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura sedang bekerjasama untuk membantu umat muslim Rohingya. Kami, demikian juga berupaya melakukan dialog dengan ASEAN, OKI dan PBB guna lebih menekan Myanmar.

Tayangan Berita-berita Rohingya di Sejumlah Media Malaysia

Azmi Abdul Hamid terkait mekanisme kinerja Malaysia tentang krisis Rohingya mengatakan, sejumlah media Malaysia khususnya media-media Islam saat ini secara besar-besaran sedang meliput berita-berita terkini tentang pembunuhan dan sejumlah kesulitan umat muslim Rohingya di Arakan. Media-media utama pemerintah juga meliput berita Rohingya. Menurut saya, warga Malaysia sedang mengikuti berita-berita Rohingya. Statemen para pejabat pemerintah, para aktivis sosial, para pemipin politik, dan ulama muslim juga direfleksikan di sejumlah media setiap hari.

Putus Hubungan dengan Myanmar; Tuntutan Warga Malaysia

Ia menegaskan, permintaan penekanan terhadap Myanmar dan putus hubungan dua belah pihak adalah permintaan banyak warga Malaysia dan dipaparkan di sejumlah media secara besar-besaran.

Azmi mengatakan, menurut saya kita membutuhkan sebuah program inisiatif kuat dari sejumlah pemerintah untuk menekan Myanmar dengan tujuan menghentikan sejumlah penindasan terhadap umat muslim Rohingya. Mereka harus meluncurkan sebuah gerakan kuat dari sejumlah negara seperti Iran, Turki, Indonesia, Pakistan, dan Malaysia untuk memaparkan solusi politik untuk krisis Myanmar. Negara Bangladesh lebih lemah untuk bisa memecahkan masalah ini.

Azmi melanjutkan, sejumlah organisasi swasta juga mengkoordinir gerakan-gerakan masyarakat guna membantu umat muslim Rohingya di Arakan dan Bangladesh dan berupaya menyiapkan paket-paket makanan, bantuan medis, kamp, saniter kesehatan dan air minum untuk mereka.

Dana Bantuan Rohingya; Inisiatif Dewan Penasehat Organisasi Islam Malaysia

Ia mengatakan, Dewan Penasehat Organisasi Islam Malaysia juga meluncurkan dana bantuan kemanusiaan Rohingya untuk membantu warga ini dan mengirimkan sejumlah bantuan.

Muhammad Azmi Abdul Hamid menjelaskan, aktivitas terbesar kami di dewan penasehat Organiasi Islam Malaysia adalah mengirimkan bantuan muatan makanan ke Myanmar pada musim dingin lalu. Sekitar 2.300 ton bantuan kemanusiaan berangkat menuju Myanmar dan Bangladesh lewat kapal, dan 182 wakil dari sejumlah organisasi swasta 10 negara (Malaysia, Indonesia, Kamboja, China, Bangladesh, Amerika Serikat, Swedia, Prancis, Arab Saudi dan Inggris) ikut berpartisipasi dalam kinerja ini.

Pendekatan Asia Tenggara terhadap krisis Rohingya/ Peran kampanye kebencian terhadap Islam

Ia menambahkan, dewan penasehat organisasi Islam Malaysia demikian juga sedang meluncurkan sebuah pusat bantuan Malaysia di kawasan Cox’s Bazar, tempat berkumpulnya para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Markas ini mengemban tanggung jawab koordinasi lembaga-lembaga bantuan yang ingin membantu para pengungsi di sejumlah kamp-kamp formal dan informal Bangladesh.

Muhammad Azmi Abdul Hamid di penghujung menegaskan, semua upaya harus difokuskan untuk menekan Bangladesh dan Myanmar sehingga mereka mengizinkan sejumlah lembaga bantuan untuk pergi ke kawasan Arakan dan membantu umat muslim yang teraniaya.

Muhammad Azmi Abdul Hamid dari tahun 2006 menjadi ketua dewan penasehat Organisasi Islam di Malaysia, yang aktif dalam ranah dakwah, pendidikan, amal, urusan kemanusiaan, bantuan ke warga Palestina dan Myanmar serta pengembangan ekonomi politik.

http://iqna.ir/fa/news/3641401

captcha