Menurut laporan IQNA dilansir dari al-Quds al-Arabi, Marzouq Ali al-Ghanim, Ketua Parlemen Kuwait, dalam menanggapi rencana kesepakatan abad, mengatakan bahwa menyelesaikan dan mengatasi krisis Palestina tidak dapat diselesaikan tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Dia menambahkan: "Setiap rencana perdamaian yang tidak menjamin tuntutan yang adil dan sah rakyat Palestina dan sesuai dengan resolusi PBB di bidang ini tidak akan berhasil."
Ketua Parlemen Kuwait lebih lanjut menyatakan: "Tidak ada satu rencana yang menjamin hak-hak rakyat Palestina untuk kedaulatan, perbatasan, al-Quds, orang-orang terlantar dan penghancuran semua pemukiman Zionis yang dibangun sejak tahun 1967 dapat diterima."
Kementerian Luar Negeri Kuwait sebelumnya juga mengatakan dalam siaran persnya pada hari Rabu: "Sikap prinsip dan kokoh Kuwait adalah untuk mendukung opsi rakyat Palestina dan solusi yang adil dan inklusif untuk masalah Palestina tidak akan terwujud kecuali dengan mematuhi resolusi internasional yang relevan dan membentuk negara Palestina yang independen berdasarkan perbatasan keempat 9 Juni 1967 dengan ibukota Quds Timur.