Islamophobia di India adalah Alat untuk Mencari Kekuasaan Partai yang Berkuasa

TEHERAN (IQNA) - Dina Y Sulaeman, seorang dosen hubungan internasional Indonesia, menyebut propaganda palsu terhadap minoritas Muslim India dan kebencian oleh partai yang berkuasa negara ini sebagai alat untuk meraih suara umat Hindu ekstremis dan memprovokasi massa terhadap Muslim untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik dan mengatakan, kebijakan-kebijakan ini sepenuhnya bertentangan dengan semangat demokrasi dalam konstitusi India.

Dina Y Sulaeman, dosen hubungan internasional di Universitas Padjajaran saat wawancara dengan IQNA, berbicara tentang diskriminasi dan tekanan terhadap minoritas Muslim India selama masa pemerintahan partai Baharatiya Janata, yang dipimpin Narandra Modi dan perlunya tekanan global untuk mengubah perilaku negara ini.

Terkait diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim di negara itu, Sulaeman mengatakan: “Kekerasan terhadap Muslim di India dapat dikaitkan dengan penyebaran Islamophobia global, dan kebencian terhadap Muslim terjadi pada saat yang bersamaan dengan munculnya aksi teroris atas nama Islam.”

Dia menjelaskan, sejumlah laporan media dunia dalam kasus-kasus ini bias dan tendensius, serta menciptakan citra palsu untuk menunjukkan bahwa Islam mendukung terorisme, sementara sebagian besar Muslim menyukai perdamaian. Keberadaan jaringan ISIS dan al-Qaeda telah memberikan alasan bagi para politisi di berbagai negara dengan alasan yang diperlukan untuk Islamophobia.

Menyebar Kebencian dan Kekerasan, Alat Konsolidasi Kekuasaan

Dosen universitas Indonesia menambahkan, partai-partai rasis di berbagai negara mengumpulkan suara dengan menyebarkan kebencian terhadap Muslim, dan ini juga terjadi di India.

Dia melanjutkan, Narendra Modi, Perdana Menteri India dan partainya, Baharatiya Janata, menyerukan kebencian terhadap Muslim untuk mendapatkan dukungan publik dari umat Hindu. Dalam pertempuran kampanyenya, ia menciptakan ilusi bahwa umat Hindu diancam oleh "teroris Muslim" dan bahwa mereka harus memilih perdana menteri Modi untuk melindungi orang-orang Hindu. Modi juga membiarkan ekstrimis Hindu melakukan kekerasan terhadap Muslim. Penggunaan kebijakan-kebijakan sektarian tidak hanya menyakiti umat Islam, tetapi juga merugikan bangsa India.

Reaksi Pemerintah dan Rakyat Indonesia

Terkait reaksi rakyat Indonesia terhadap kekerasan terhadap Muslim India, terutama di media sosial, ia mengatakan, “Banyak orang Indonesia memprotes kebijakan sektarian pemerintah India. Bulan lalu, beberapa organisasi menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar India di Jakarta, memprotes tindakan kekerasan dari para ekstremis Hindu terhadap Muslim India.

“Pemerintah Indonesia belum secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang kebijakan Perdana Menteri, Modi dan partainya. Hanya Kementerian Luar Negeri Indonesia yang meminta warga negara Indonesia yang tinggal di India untuk menahan diri dari tempat-tempat konflik dan berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal,” kata Sulaeman

Perlunya Tekanan Internasional terhadap India

Dosen Indonesia ini melanjutkan, selain Muslim di India, aktivis pro-demokrasi Hindu juga mengecam Perdana Menteri, Modi dan partainya dalam hal ini. Demikian juga, kebijakan sektarian dan diskriminatif pemerintah India saat ini benar-benar bertentangan dengan semangat demokrasi yang diabadikan dalam Konstitusi India.

Di penghujung, Sulaeman mengatakan, “Saya berharap tekanan internasional dapat mengubah perilaku sektarian pemerintah India sehingga mereka mencabut undang-undang kewarganegaraan rasis dan mencegah perilaku kelompok-kelompok Hindu ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap Muslim.” (hry)

3891183