Almayadeen melaporkan, dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Kamis (27/8), sejumlah partai Sudan menyebut segala bentuk normalisasi hubungan negara dengan rezim Zionis adalah sebagai tindakan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip dan kriteria rakyat Sudan dalam mendukung isu-isu keadilan.
Pernyataan bersama tersebut menyebutkan bahwa normalisasi hubungan berarti perubahan 180 derajat hubungan luar negeri Sudan dan kudeta terhadap sikap-sikap bersejarah negara itu, oleh karenanya pengambilan keputusan dalam skala besar tidak termasuk dalam wewenang dewan transisi.
Partai-partai Sudan juga menekankan bahwa sikap Sudan tentang rezim pendudukan tidak dapat diukur dalam skala pragmatis. Isu-isu yang terkait dengan pembebasan dari kolonialisme dan penolakan rasisme serta kedaulatan negara termasuk di antara hak-hak politik yang tidak dapat ditawar.
Partai-partai Sudan juga meminta lembaga-lembaga dewan transisi untuk menghentikan hubungan rahasia dengan rezim pendudukan dan tidak membawa negara itu ke masalah-masalah yang bertentangan dengan hukum.
Dalam pernyataan bersama, berbagai partai Sudan mengisyaratkan pertemuan antara Ketua Dewan Transisi Sudan, Abdul Fattah al-Burhan dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan menyebutnya sebagai "kesalahan besar".
Pernyataan tersebut selanjutnya menegaskan bahwa pertemuan tersebut secara politik dan administratif merupakan kesalahan besar dan berada di luar kewenangan dewan transisi dan melanggar Konstitusi dan tidak boleh diulangi. (hry)
