IQNA

Konsuler Pakistan Guna Memutus Hubungan Negara-Negara Islam dengan Perancis

9:29 - December 10, 2020
Berita ID: 3474852
TEHERAN (IQNA) - Perdana Menteri Pakistan telah menginstruksikan Menlu negara ini untuk berkonsultasi dengan para pemimpin negara Islam guna memutuskan hubungan dengan Paris.

Bol News melaporkan, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengatakan pada pertemuan kabinet hari ini bahwa dia telah memutuskan untuk berkonsultasi dengan para pemimpin negara-negara Islam tentang pemutusan hubungan dengan Perancis sebagai protes atas meningkatnya Islamofobia di negara itu.

Dia menginstruksikan Menteri Luar Negeri, Shah Mahmood Qureshi untuk menghubungi negara-negara anggota OKI, yang hasilnya akan dia informasikan kepada kabinet pemerintah Pakistan.

Pengadilan Tinggi Islamabad sebelumnya telah memerintahkan pemutusan hubungan dengan Perancis pada pertemuan kabinet resmi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pakistan, dan seorang perwakilan pemerintah dijadwalkan untuk menanggapi pengadilan tersebut pada Rabu (9/12).

Pada 28 November, pemerintah Pakistan menerima permintaan utama dari ribuan pengunjuk rasa yang menentang penghinaan Charlie Hebdo untuk mengusir duta besar Perancis dan mengurangi hubungan diplomatik dengan negara tersebut, dan berjanji untuk mengangkat masalah tersebut di Majelis Nasional. Pengunjuk rasa di dekat ibu kota, Islamabad, melakukan aksi duduk untuk menentang penghinaan terhadap kesucian Nabi (saw).

Penarikan duta besar Pakistan untuk Perancis dan boikot resmi atas barang-barang Perancis di kota-kota Pakistan adalah tuntutan lain dari aksi duduk, yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama antara perwakilan pemerintah dan pengunjuk rasa.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengatakan pada 25 November bahwa pernyataan dan sikap presiden Perancis terhadap penerbitan kartun-kartun yang menghina Nabi Islam telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Awal bulan ini, menteri luar negeri Pakistan menyerukan Hari Melawan Islamofobia Sedunia dalam pidatonya di KTT negara-negara anggota OKI yang diselenggarakan oleh pemerintah Niger. (hry)

 

3939926

captcha