Menteri Dalam Negari India Paksakan Larangan Jilbab Mahasiswi
“Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan bahwa lebih baik bagi gadis-gadis India untuk mengenakan pakaian formal daripada pakaian keagamaan lainnya di lembaga pendidikan, sekolah dan universitas,” menurut IQNA, mengutip Al-Arabi.
Serangkaian undang-undang agama, termasuk larangan jilbab oleh partai nasionalis Hindu yang berkuasa di negara bagian Karnataka, India selatan, telah mendapat protes luas dan kemungkinan meningkatnya ketegangan sektarian di India.
Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, yang mengontrol Karnataka, telah melarang gadis-gadis Muslim mengenakan jilbab di ruang kelas sejak 5 Februari.
Namun, menteri dalam negeri India mengklarifikasi bahwa posisinya dapat berubah setelah mahkamah memutuskan kasus larangan jilbab di sekolah menengah umum di negara bagian Karnataka, India barat daya.
Muslim, yang merupakan sekitar 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India, mengecam pembatasan jilbab sebagai upaya marginalisasi mereka di negara mayoritas Hindu itu.
Menteri Dalam Negeri India menekankan dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi kemarin bahwa dia akan menerima keputusan apapun yang dikeluarkan oleh mahkamah mengenai jilbab di sekolah-sekolah Karnataka.
Berbagai media sekarang menyoroti kondisi diskriminatif terhadap ratusan perempuan dan gadis Muslim India di seluruh negara bagian Karnataka. Gadis-gadis Muslim tidak dapat menghadiri sekolah dan universitas karena jilbab.
Mahkamah Agung Karnataka juga untuk sementara melarang pakaian yang melambangkan agama tertentu di ruang kelas. Tetapi Muslim India percaya bahwa keputusan itu telah secara efektif menangguhkan hak-hak dasar beberapa warga negara India, membuat gadis-gadis Muslim harus memilih antara tinggal di rumah atau meninggalkan iman dan rasa malu mereka untuk memasuki kelas. (HRY)
