Pelanggaran Sistematis yang Dilakukan oleh Penjajah Melanggar Hak-hak Warga Palestina
Menurut Iqna mengutip pusat informasi Palestina, kelompok Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam dan menggambarkan situasi di Tepi Barat, Yerusalem, dan Gaza sebagai tempat yang sangat berbahaya, kata kelompok itu, dan menambahkan bahwa rezim Israel mengambil tindakan sepihak yang membahayakan solusi dua negara. Menurut pernyataan Kelompok Arab, rezim Zionis mengeksploitasi kondisi regional untuk memaksakan perubahan sepihak di wilayah Palestina yang diduduki.
Kelompok tersebut secara eksplisit mengutuk kebijakan pemerintah Netanyahu, Smotrich, dan Ben-Gvir, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menghancurkan peluang solusi dua negara. Kelompok itu kemudian menggambarkan rencana perluasan pemukiman Israel sebagai rencana untuk menghubungkan pemukiman dan membagi Tepi Barat secara geografis.
Kelompok Arab itu juga menunjuk pada bukti terdokumentasi tentang pelecehan seksual dan kekerasan terhadap tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak perempuan. Badan tersebut menekankan bahwa tindakan rezim Israel baru-baru ini bukanlah insiden terisolasi, tetapi bagian dari strategi komprehensif untuk melemahkan hak-hak Palestina.
Di akhir pernyataan tersebut, kelompok Arab mengutuk tindakan rezim Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menolak semua upaya untuk mengubah status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur.
Pada saat yang sama, Organisasi Kerja Sama Islam juga memperingatkan tentang konsekuensi kebijakan Israel. Organisasi tersebut menyatakan bahwa perluasan proyek pemukiman membahayakan persatuan wilayah Palestina yang diduduki melalui pembagian Tepi Barat.
Organisasi Kerja Sama Islam juga mengecam keras persetujuan pembangunan kompleks militer di bekas lokasi markas UNRWA, menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kekebalan hukum atas tempat dan fasilitas PBB" dan menekankan perlunya menghormati hukum internasional. (HRY)
