Pernyataan Dewan Islam Malaysia pada Kesempatan Pemakaman Pemimpin yang Gugur sebagai Syahid
Menurut IQNA dari Malaysia, Azmi Abdul Hamid, Ketua Dewan Penasihat Organisasi Islam Malaysia (MAPIM), mengeluarkan pernyataan pada kesempatan pemakaman Grand Ayatollah Imam Seyyed Ali Khamenei (ra), pemimpin revolusi yang gugur, sebagai berikut:
Kesyahidan Grand Ayatollah Imam Seyyed Ali Khamenei (ra) lebih dari sekadar wafatnya seorang pemimpin nasional. Peristiwa ini merupakan pengingat yang jelas tentang konsekuensi mengerikan dari terorisme negara, pembunuhan politik, dan normalisasi impunitas yang berbahaya dalam urusan internasional.
Pembunuhan terarah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel merupakan babak lain dalam pola panjang pelanggaran hukum internasional. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan doktrin pembelaan diri atau keamanan nasional apa pun.
Masyarakat internasional harus mengutuk upaya untuk melegitimasi pembunuhan sebagai alat kebijakan luar negeri. Ketika negara-negara kuat dapat melenyapkan para pemimpin politik dan agama tanpa takut dimintai pertanggungjawaban, seluruh kerangka hukum internasional akan terkikis. Diam dalam menghadapi kejahatan semacam itu berarti ikut terlibat.
Pemakaman ini menunjukkan bahwa meskipun para pemimpin mungkin gugur sebagai martir, cita-cita mereka tidak dapat dihancurkan melalui kekerasan. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa penindasan memperkuat tekad rakyat untuk membela keadilan, martabat, dan kemerdekaan nasional.
MAPIM menyerukan kepada komunitas internasional, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia untuk menuntut hal-hal berikut:
1. Investigasi internasional independen atas pembunuhan tersebut dan semua pihak yang bertanggung jawab.
2. Pertanggungjawaban penuh para pelaku, atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.
3. Pengakhiran kebijakan pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan politik.
4. Penerapan hukum internasional yang setara tanpa standar ganda.
5. Langkah-langkah hukum konkret untuk mencegah gangguan lebih lanjut terhadap tatanan internasional.
Umat Muslim dan semua orang yang berhati nurani harus teguh dalam menentang ketidakadilan di mana pun terjadi. Keadilan selektif adalah ketidakadilan. Pertanggungjawaban selektif adalah impunitas. Jika dunia menerima pembunuhan politik sebagai norma, tidak ada bangsa dan tidak ada pemimpin yang akan aman dari agresi yang melanggar hukum.
Oleh karena itu, pemakaman pemimpin yang gugur mengirimkan pesan yang jauh melampaui Iran. Ini adalah peringatan bagi umat manusia bahwa keterlibatan, impunitas, dan kurangnya pertanggungjawaban tidak boleh diterima sebagai norma internasional yang baru.
Muhammad Azmi Abdul Hamid, Ketua Dewan Penasihat Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) (HRY)
