IQNA mengutip dari situs resmi Prancis (AFP): kemaren Syekh Al Azhar pada konferensi pers yang disiarkan di televise pemerintah Mesir menyampaikan penjelasannya tentang posisi Al Azhar terkait pemerintah dan agama untuk kondisi Mesir saat ini.
Ahmad Thoyyib berkenaan dengan hasil pada perundingan ulama Al Azhar tentang hubungan antar agama setelah jatuhnya jatuhya pemerintah Hosni Mubaraok menegaskan: seluruh ulama Al Azhar memiliki consensus untuk pembentukan pemerintahan nasional dan demokratis yang bersandar pada hak-hak warga.
Dia menambahkan: telah ditanda tangani pada dokumentasi oleh ulama Al Azhar tentang pandangan agama Islam juga sebagai sumber utama undang-undang yang ada dalam undang-undang pokok dan masyarakat.tetapi akan dipisahkan agama dan negara dan pemerintah Mesir harus pemerintah nasional dan modern.
Syekh Al Azhar selanjutnya menegaskan: pada dokumentasi ini juga telah dijelaskan permasalahan pengikut agama-agama Ilahi dengan jelas; pemerintah memiliki tugas menjaga keamanan tempat-tempat ibadah agama samawi, dan setiap tindakan rasisme dan penyerangan terhadap pengikut agama samawi dianggap sebagai kejahatan yang menentang pemerintah Mesir.
Pada bagian lain sambutannya dengan mengacu pada perlunya memperjelas aturan yang berlaku tentang pidato agama dia menekankan: pidato-pidato agama harus dilakukan dalam konteks khusus. Kelompok lain tidak mengizinkan dengan pernyataan mereka, mereka mengeluarkan pondasi islam dari jalannya atau menghendaki pidato yang menyebabkan terciptanya kebingungan dan kekacauan diantara orang-orang.
Pada akhir sambutannya, Ahmad Thoyyib menyatakan dukungannya atas kebebasan Al Azhar sesuai dengan harapan Syekh Al Azhar yang akan ditentukan oleh Dewan Ulama’ bukan Presiden.
812601
