Lapid Desak Investigasi Baru, Selidiki Kegagalan Israel Hadapi Badai Al-Aqsa

IQNA - Pemimpin oposisi di pemerintahan pendudukan, Yair Lapid, menyerukan pembentukan “komisi penyelidikan negara” untuk menyelidiki secara menyeluruh penanganan rezim Israel terhadap peristiwa 7 Oktober, yaitu Operasi Badai Al-Aqsa, dengan alasan kekhawatiran atas ketidakberpihakan “Pengawas Keuangan Negara” Matanyahu Englman.

Lapid berpendapat bahwa Englman, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tidak dapat diandalkan untuk melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap kegagalan yang terjadi menjelang dan setelah operasi tersebut.

Dalam jumpa pers menjelang pertemuan faksi mingguan partai Yesh Atid di Knesset, Lapid menyatakan skeptis terhadap kemampuan Englman untuk menyelidiki masalah secara objektif.

“Seorang auditor yang ditunjuk oleh Netanyahu yang tidak menerbitkan laporan apa pun mengenai tanggung jawab pribadi Netanyahu, tidak dapat menyelidiki kegagalan ini,” kata Lapid.

Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam kapasitasnya, Englman tidak siap untuk menyelidiki apa yang digambarkan Lapid sebagai “kegagalan terbesar dalam sejarah negara” tersebut.

Sebelumnya, Operasi Badai Al-Aqsa mendorong Englman untuk mengkritik kurangnya kesiapan pemerintah, dan mengatakan kepada perdana menteri Israel bahwa “tidak ada pembenaran atas keterlambatan kebangkitan pemerintah Israel.”

Englman kemudian meyakinkan bahwa kantornya tidak akan melewatkan apapaun dalam penyelidikannya, dengan menguraikan penyelidikan komprehensif terhadap kegagalan pemerintah Israel di berbagai tingkat, mulai dari kebijakan hingga militer. Dia secara khusus menyebutkan pemeriksaan individu yang memiliki “tanggung jawab pribadi” atas penyimpangan tersebut.

Ia kemudian menambahkan bahwa investigasi ini akan mengambil bagian terbesar dari upaya badan tersebut hingga tahun 2024, menyiratkan bahwa lembaga tersebut akan menggantikan laporan triwulanan pada operasi lainnya.

Kantor Pengawas Keuangan akan menyelidiki berbagai bidang seperti perilaku kabinet keamanan pemerintah dan anggota parlemen pada tanggal 7 Oktober, kesiapan intelijen sebelum peristiwa tersebut, kesiapan pasukan keamanan sipil di wilayah sekitar Gaza sebelum perang, dan kurangnya peralatan untuk pasukan pendudukan Israel, serta pendanaan Hamas.

Namun, Netanyahu dan pemerintahannya dengan tegas menentang pembentukan penyelidikan independen terhadap tindakan pemerintah sebelum berakhirnya agresi di Gaza. (HRY)