Pimpinan Hamas-PIJ Bertemu di Doha di tengah Berlanjutnya Genosida Israel

IQNA - Tokoh-tokoh senior dari gerakan perlawanan Palestina yang berbasis di Jalur Gaza, Hamas dan Jihad Islam, bertemu di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas perkembangan politik dan lapangan terkini terkait perang genosida yang sedang berlangsung oleh rezim Israel terhadap wilayah pesisir itu.

Pertemuan tersebut berlangsung di markas besar Hamas di Doha pada hari Rabu antara delegasi yang berasal dari pimpinan kelompok tersebut dan Ziyad al-Nakhala, sekretaris jenderal Jihad Islam, dan wakilnya Mohammad al-Hindi.

 

“Mereka menekankan perlunya menghentikan agresi dan perang yang dilancarkan terhadap rakyat kami dan meminta pertanggungjawaban para pejabat pendudukan atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan,” kata Hamas tentang pertemuan tersebut dalam sebuah pernyataan.

 

Para pemimpin perlawanan juga membahas “keteguhan perlawanan, dan kemampuannya untuk menyerang seluruh wilayah Palestina yang diduduki.” Mereka merujuk pada berbagai operasi yang telah dilakukan kelompok perlawanan dari Lebanon, Irak, dan Yaman terhadap wilayah Palestina yang diduduki untuk mendukung warga Gaza yang dilanda perang.

 

Sementara itu, para pejabat perlawanan membahas negosiasi yang diadakan di Doha yang bertujuan untuk kemungkinan penyelesaian kesepakatan gencatan senjata yang dapat menghentikan perang.

 

Mereka menganggap rezim Israel bertanggung jawab atas kegagalan upaya para mediator dengan bersikeras melanjutkan agresi dan mengingkari perjanjian sebelumnya, khususnya proposal yang disetujui Hamas pada bulan Juli.

 

Pada tanggal 2 Juli, gerakan tersebut mengumumkan persetujuannya terhadap proposal yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang menjanjikan gencatan senjata permanen, penarikan rezim dari Gaza, dan dimulainya proses rekonstruksi di antara hal-hal lainnya.

 

Namun, Israel menolak rencana tersebut dan kemudian mengajukan persyaratan baru, termasuk mempertahankan pasukannya di dalam Gaza di sepanjang perbatasan wilayah tersebut dengan Mesir.

 

Namun, para pejabat perlawanan menegaskan kembali bahwa kesepakatan apa pun harus memastikan penghentian total agresi dan penarikan penuh pasukan rezim dari Gaza.

 

Kesepakatan semacam itu juga harus mencakup dimulainya rekonstruksi wilayah dan pencabutan pengepungan yang secara bersamaan diberlakukan Tel Aviv terhadapnya, imbuh mereka.

 

“Para peserta menekankan perlunya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan kebutuhan masyarakat di Gaza terlepas dari hasil negosiasi tidak langsung yang sedang berlangsung,” kata para pejabat tersebut.

 

“Mereka memperingatkan konsekuensi hukuman kolektif yang terus-menerus dijatuhkan oleh pendudukan terhadap masyarakat di Jalur Gaza.” (ARN)

 

Sumber: arrahmahnews.com